Unduh Aplikasi

Zulfadli: Pokir Tidak Dilarang dan Besarnya Tidak Dibatasi

Zulfadli: Pokir Tidak Dilarang dan Besarnya Tidak Dibatasi
Sekretaris Komisi IV, Zulfadli. Foto: Ist

BANDA ACEH - Keputusan Mendagri tentang hasil evaluasi Raqan APBA 2021 tidak setebal buku Raqan APBA 2021 dan lampirannya. Namun dokumen setebal 80 halaman ini memuat intisari atas anggaran publik yang disusun dalam Musrembang RKPA, penyusunan KUA dan PPAS, hingga penyajian Raqan APBA 2021.

Substansi evaluasi Mendagri ini yaitu untuk melihat kesesuaian dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPA, KUA dan PPAS, serta RPJMD, dengan Raqan APBA yang ditetapkan Gubernur Aceh dengan DPRA menjadi Qanun Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh.

Salah satu hasil evaluasi Kemendagri yang sangat mendasar yaitu  merekomendasikan agar pokir-pokir anggota DPRA tersebut dilarang dicantumkan dalam APBA 2021 jika tidak melalui mekanisme Musrembang RKPA, KUA dan PPAS. 

Dengan demikian, Mendagri  merekomendasikan agar Pokir DPR Aceh tersebit menjadi bahan masukan pada perubahan RKPD tahun berjalan (Perubahan APBA 2021), atau diusulkan kembali pada RKPD tahun berikutnya (APBA 2022). 

Baca: Evaluasi APBA 2021, Kemendagri Batalkan Pokir DPRA Rp 2,7 Triliun

Dalam dokumen keputusan tentang hasil evaluasi atas Raqan APBA 2021, Mendagri menjelaskan bahwa dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan  kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RRJMD, sebagaimana maksud Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta  Tata  Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud diselaraskan  dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran serta disampaikan paling lambat I (satu) minggu sebelum Musrembang RKPD dilaksanakan. Berkaitan dengan itu, pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrembang RKPD dilaksanakan, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya. 

Untuk itu Mendagri mengaskan dalam surat keputusannya tentang evaluasi raqan APBA 2021 pada halaman 78 poit (e) bahwa Pokir-pokir DPRA sebesar Rp2,7 triliun yang tidak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dilarang dimasukan ke dalam Qanun APBA 2021.

Sekretaris Komisi IV, Zulfadli alias Tgk Abang, mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan tidak melarang pokok-pokok pikiran (Pokir) DPR. Ia juga menyebutkan bahwa besaran pokir tidak memiliki batas bawah maupun batas atas atau tidak ada pembatasan terkait besaran alokasi anggarannya.

“Pokir DPR itu tidak dilarang oleh undang-undang, besarannya juga tidak dibatasi, itu merupakan hak konstitusional anggota DPR dimanapun,” ungkapnya.

Ia berpendapat bahwa evaluasi dan koreksi dari Mendagri adalah masukan bagi DPR Aceh dan Pemerintah Aceh. Dimana  dalam menyusun kegiatan yang ditampung ke dalam pokok pikiran, anggota DPR harus sesuai mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu melalui melanisme  Musrembang RKPA dan tercantum dalam KUA-PPAS hingga RAPBA dan APBA.

“Saya secara pribadi menjadikan evaluasi dan koreksi Mendagri sebagai masukan, kita sepakat bahwa kegitan pokir harus dibahas konsisten sejak Musrembang SKPA, KUA-PPAS, RAPBA hingga APBA,” ungkapnya kepada AJNN, Jum’at (8/1/).

Dia  juga menjelaskan bagaimana kegiatan yang tertampung dalam Pokir anggota DPR Aceh dihasilkan. Menurutnya, di DPR Aceh ada masa reses, dimana setiap anggota melakukan reses di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.  

“Saat reses anggota DPR Aceh melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR,” tambahnya lagi.

Salah satu hal yang dilakukan oleh anggota DPR saat masa reses yaitu melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok, dengan tujuan untuk melakukan pengamatan, menggali permasalahan yang dihadapi masyarakat, menghimpun masukan yang merupakan kebutuhan mendasar masyarakat dan daerah yang dikunjungi, melakukan inventarisasi dari pengamatan dan masukan atas permasalalahan, serta menyimpulkan permasalalahn tersebut dengan menggunakan skala prioritas, yang selanjutnya disusun  ke dalam bentuk kegiatan yang akan disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti kedalam program dan kegiatan SKPA terkait sesuai tupoksi.

“Kegiatan pokir itu lahir dari proses panjang melalui kunjungan lapangan pada masa reses, kami menghimpun masukan dari warga dan pemangku gampong, kami cek kebenarannya, lalu kami putuskan untuk dimasukkan ke dalam kegiatan berupa pokir yang akan kami sampaikan ke SKPA sesuai tupoksinya,” jelasnya lagi.

“Pokir anggota DPR Aceh itu bukan tiba-tiba muncul di Raqan APBA 2021, semua kami usulkan berdasarkan tahapan dan mekanisme sesuai aturan berlaku,” pungkas Zulfadli

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...