Unduh Aplikasi

Zona Larangan Pemasangan Alat Kampanye di Aceh Barat

Zona Larangan Pemasangan Alat Kampanye di Aceh Barat
Ilustrasi. Foto: Net

ACEH BARAT - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sejak 8 November 2016 telah mengeluarkan surat keputusan terkait pelarangan pemasangan atribut kampanye di tempat- tempat tertentu.

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Aceh Barat Rachmat Fitri HD, mengatakan adapun lokasi yang dilarang pemasangan alat peraga kampanye, yakni kawasan jalan protokuler seperti, Jalan Teuku Umar mulai dari kawasan Taman Nurul Huda hingga Simpang Pelor, Jalan Nasional mulai dari Simpang Pelor hingga Simpang Empat Runding.

“Terus juga jalan Gajah Mada mulai dari Simpang Empat Runding hingga Simpang Kisaran. Untuk Jalan Imam Bonjol itu dimulai dari Simpang Kisaran hingga Aasjid Assyura atau Masjid Kaca Seuneubok,” kata Plt Bupati Aceh Barat, Rachmat Fitri HD, Rabu (16/11).

Namun, kata dia, apabila lokasi larangan tersebut terdapat kantor partai, maka dapat diberikan dispensasi pemasangan alat peraga kampanye calon kandidat dengan catatan alat peraga kampanye tidak boleh di luar pagar kantor partai politik.

Selain di kawasan- kawasan yang telah ditetapkan itu, Rachmat Fitri menjelaskan alat peraga kampanye juga dilarang dipasang di sarana publik seperti tempat ibadah, sekolah, sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, tiang listrik dan pepohonan.

“Apabila masih ditemukan alat kampanye di tempat dilarang itu, maka Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) dibantu Pemeritah Daerah akan membersihkannya,” ungkapnya.

Selain menetapkan kawasan larangan, pemerintah setempat juga menetapkan kawasan yang diizinkan pemasangan alat peraga kampanye untuk calon cubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati.

Adapun kawasan diperbolehkan calon pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, meliputi Lapangan Teuku Umar yang berada di Kecamatan Johan Pahlawan, Lapangan Desa Pungkie, Kecamatan kaway XVI, Lapangan Desa Ujong Tanjong, Kecamatan Meureubo, Lapangan Desa Paya Meugendrang, Kecamatan Woyla Timur, Lapangan Desa Pasi Mali, Kecamatan Woyla Barat, dan Lapangan Desa Kuala Bhee, Kecamatan Woyla.

“Terus juga eks lokasi MTQ Kabupaten di Desa Suak Bidok, Kecamatan Arongan Lambalek, Jalan Layung Gunong Meuh, Desa Alue Lhok, Kecamatan Bubon. Lapangan Desa Sawang Rambot, Kecamatan Pantee Ceureumen,” katanya.

Kawasan lain yang diizinkan untuk atribut kampanye yakni, Balai Desa Suak Timah, Kecamatan Samatiga, Jalan Meulaboh-Tutut, Desa Meutulang, Kecamatan Panton Reu, serta Jalan Sarah Perlak-Kajeung, Desa Sarah Perlak, Kecamatan Sungai Mas.

Sementara itu untuk atribut calon bupati dan wakil bupati yang diperbolehkan memasang alat peraga kampanye, yakni Lapangan Teuku Umar, Kecamatan Johan Pahlawan, Jalan Datok Janggot Meuh, Desa Meureubo, Kecamatan Meureubo, Simpang Peureumee, Desa Beureugang, Kecamatan kaway XVI, Lapangan Desa Paya Meugendrang, Kecamatan Woyla Timur.

Kemudian, Lapangan Desa Pasi Mali, Kecamatan Woyla Barat, Lapangan Desa Kuala Bhee, Kecamatan Woyla, Eks Lokasi MTQ Kabutapen yang berada di Desa Suak Bidok, Kecamatan Arongan Lambalek, Balai Desa Suak Timah, Jalang Layung Gunong Meuh, Desa Layung, Kecamatan Bubon, Lapangan Sawang Rambot, Kecamatan Pante Cereumen, Jalan Meulaboh-Tutut, Desa Meutulang, Kecamatan Panton Reu, dan Jalan Sarah Perlak- Kajeung Gampong Sarah Raya.

Rachmat Fitri menjelaskan dalam penetapan zona larangan kampanye itu merupakan hasil rapat yang dilakukan antara pemerintah kabupaten bersama dengan forum komunikasi pimpinan daerah (forkompinda) yang juga diikuti oleh KIP dan panwaslih.

Setelah Pemkab Aceh Barat menetapkan zona larangan kampanye, namun pantauan AJNN, masih ada alat kampanye yang terpasang di lokasi zona larangan, baik itu spanduk pasalon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, maupun calon bupati dan wakil bupati.

Komentar

Loading...