Unduh Aplikasi

Zaini Abdullah Tolak Pengusulan KEK Arun Lhokseumawe oleh Konsorsium BUMN

Zaini Abdullah Tolak Pengusulan KEK Arun Lhokseumawe oleh Konsorsium BUMN
Terminal Arun. Foto: liputan6.com

BANDA ACEH - Gubernur Aceh Zaini Abdullah menolak rencana pelaksana tugas Gubernur Aceh Soedarmo memberikan hak pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada PT Pertamina, PT PIM, PT Pelindo I dan PDPA.

Tim Pemerintah Aceh yang dipimpin oleh Soedarmo bertemu dengan Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kementerian Perekonomian, Jakarta, 22 Desember 2016. Pertemuan ini membicarakan percepatan pembentukan KEK Arun Lhokseumawe.

Di hari yang sama, diselenggarakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pertamina, PIM, Pelindo I dan PDPA. Disebutkan bahwa keempat perusahaan tersebut akan membentuk konsorsium yang selanjutnya akan bertindak sebagai pengusul sekaligus pengelola KEK.

Perubahan pengusul KEK ini yang menjadi titik keberatan Zaini. Pemerintah Aceh sebelumnya, pada 12 Oktober 2016, menandatangani surat pengusulan KEK Arun Lhokseumawe. Surat itu dilampiir dengan berbagai dokumen persyaratan pengusulan KEK. Jelas tertera bahwa Pemerintah Aceh bertindak sebagai pengusul.

Menurut Zaini, upaya untuk memperoleh hak kelola aset kilang eks LNG Arun ini dilakukan sejak awal masa pemerintahan ZIKIR. Mereka berencana membuka sebuah kawasan industri terpadu dengan memanfaatkan kembali aset LNG Arun secara maksimal usai berakhirnya produksi LNG.

Perubahan ini menunjukkan Pemerintah Indonesia tidak peka terhadap permasalahan. Menurut Zaini, pengelolaan kekayaan alam di masa lalu telah menimbulkan konflik berkepanjangan. “Kita tidak ingin mengulangi pengalaman buruk itu. Pemanfaatan kekayaan dan aset secara mandiri oleh Aceh merupakan isu penting MoU Helsinky dan UUPA,” kata Zaini.

Zaini mengungkapkan, rencana awal Pemerintah Aceh saat itu adalah mengambil alih hak kepemilikan aset kilang LNG Arun setelah kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Exxon Mobil usai. Namun karena proses pengalihan aset negara di atas Rp 100 miliar, proses ini harus menempuh jalur panjang. Termasuk meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemerintah Aceh lantas menempuh jalur tengah dengan meminta hak kelola aset. Ide ini disahuti oleh Pemerintah Pusat. Menteri Koordinator Kemaritiman, Indroyono, pada pertemuan dengan Pemerintah Aceh 12 Mei 2015 di Banda Aceh, dan diikuti rapat berikutnya yang lebih lengkap dengan pejabat dari sejumlah kementerian terkait pada 21 Mei 2015 di Jakarta, mengusulkan agar pengelolaan area eks kilang LNG Arun ini dijalankan dalam payung Kawasan Ekonomi Khusus agar berjalan lebih maksimal.

Indroyono juga menyarankan agar area industri lain termasuk PT.KKA, PT.PIM, PT. AAF dan PT. Pelindo I dimasukkan ke dalam area KEK. Zaini Abdullah menambahkan bahwa konsep pengelolaan kilang eks LNG Arun oleh Pemerintah Aceh dengan menggunakan payung hukum KEK ini disetujui Presiden Jokowi dalam rapat bersama antara presiden yang didampingi oleh menteri-menteri terkait dengan Gubernur Aceh dan Wali Nanggroe Aceh yang diselenggarakan di Istana Negara pada 7 Agustus 2015, di Jakarta.

“Pengelolaan aset kilang LNG Arun oleh Pemerintah Aceh sebagai modal awal pembangunan KEK adalah hal prinsip dan sangat beralasan. Hal ini penting untuk memberikan rasa keadilan bagi rakyat Aceh mengingat biaya pembangunan aset tersebut tidak dibiayai oleh APBN, tetapi melalui pinjaman luar negeri yang telah dilunasi dengan hasil penjualan migas dari lapangan Arun,” kata Zaini.

Selaku pengusul, Pemerintah Aceh akan membentuk badan pengelola KEK dengan menunjuk Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) yang akan mewakili kepentingan pemerintah Aceh untuk bekerja sama dengan BUMN dan investor lainnya dalam pengelolaan KEK Lhokseumawe. Dan kerja sama ini hanya dapat dilakukan jika para investor bersedia menerima perusahaan daerah yang ditunjuk Pemerintah Aceh sebagai pemegang saham mayoritas tanpa harus menyetorkan dana investasi.

Komentar

Loading...