Unduh Aplikasi

Zaini Abdullah Menolak, Fraksi Partai Aceh Dukung KEK Dikelola Pusat

Zaini Abdullah Menolak, Fraksi Partai Aceh Dukung KEK Dikelola Pusat
Partai Aceh. Foto: Tempo

BANDA ACEH - Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Kautsar menilai langkah yang dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Soedarmo terkait pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah tepat.

"Menurut saya apa yang dilakukan Soedarmo sudah tepat karena ini sebagai proses untuk percepatan KEK itu," kata Kautsar kepada AJNN, Selasa (27/12) kemarin.

Baca: Ini Kerugian Aceh Apabila KEK Arun Dikelola Konsorsium BUMN

Kata Kautsar, sepatutnya hal ini sudah dilaksanakan setahun yang lalu tetapi ada beberapa hal yang tidak ketemu dengan Gubenur Aceh non aktif Zaini Abdullah dulu, dimana saat itu ingin mengambil KEK tersebut di bawah penguasaan Pemerintah Aceh.

Selain itu, lanjut Kautsar, Gubernur Aceh Zaini Abdullah waktu itu juga tidak memberikan alternatif apapun tentang pengelolaannya, sehingga kalau bukan BUMN, perusahaan apa yang akan mengelola KEK Arun, ditakutkan kalau tidak segera diproses maka semua barang akan hilang dan rusak.

"Makanya harus ada langkah cepat seperti bekerja sama dengan BUMN, itu yang paling rasional sekarang," ujarnya.

Baca: Bentuk Konsorsium Pengusul KEK, Plt Gubernur Dinilai Tidak Sensitif Urusan Aceh

Namun, Kautsar juga meminta Plt Gubernur Aceh juga harus kembali mendiskusikan terkait masalah KEK tersebut bersama DPRA, terlebih dengan Komisi III, tentang dimana posisi Pemerintah Aceh, dan itu yang harus diselesaikan.

"Plt juga harus bagi masalah ini dengan DPRA khususnya komisi III," kata Kautsar.

Sebelumnya, Gubernur Aceh non aktif Zaini Abdullah menolak rencana pelaksana tugas Gubernur Aceh Soedarmo memberikan hak pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada PT Pertamina, PT PIM, PT Pelindo I dan PDPA.

Menurut Zaini, upaya untuk memperoleh hak kelola aset kilang eks LNG Arun ini dilakukan sejak awal masa pemerintahan ZIKIR. Mereka berencana membuka sebuah kawasan industri terpadu dengan memanfaatkan kembali aset LNG Arun secara maksimal usai berakhirnya produksi LNG.

Perubahan ini menunjukkan Pemerintah Indonesia tidak peka terhadap permasalahan. Menurut Zaini, pengelolaan kekayaan alam di masa lalu telah menimbulkan konflik berkepanjangan.

“Kita tidak ingin mengulangi pengalaman buruk itu. Pemanfaatan kekayaan dan aset secara mandiri oleh Aceh merupakan isu penting MoU Helsinky dan UUPA,” kata Zaini.

Baca: Bentuk Konsorsium Pengusul KEK, GeRAK: Plt Gubernur Telah Rugikan Aceh

Zaini mengungkapkan, rencana awal Pemerintah Aceh saat itu adalah mengambil alih hak kepemilikan aset kilang LNG Arun setelah kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan Exxon Mobil usai. Namun karena proses pengalihan aset negara di atas Rp 100 miliar, proses ini harus menempuh jalur panjang. Termasuk meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemerintah Aceh lantas menempuh jalur tengah dengan meminta hak kelola aset. Ide ini disahuti oleh Pemerintah Pusat. Menteri Koordinator Kemaritiman, Indroyono, pada pertemuan dengan Pemerintah Aceh 12 Mei 2015 di Banda Aceh, dan diikuti rapat berikutnya yang lebih lengkap dengan pejabat dari sejumlah kementerian terkait pada 21 Mei 2015 di Jakarta, mengusulkan agar pengelolaan area eks kilang LNG Arun ini dijalankan dalam payung Kawasan Ekonomi Khusus agar berjalan lebih maksimal.

Komentar

Loading...