Unduh Aplikasi

YARA Surati Presiden Minta Pilkada Dipilih Lembaga Legislatif

YARA Surati Presiden Minta Pilkada Dipilih Lembaga Legislatif
Ketua YARA, Safaruddin. Foto: IST

BANDA ACEH - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menyurati Presiden Joko Widodo meminta agar pemilihan Kepala Daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota agar di pilih melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) maupun DPRK di Provinsi Aceh.

Ketua YARA, Safaruddin mengatakan, berdasarkan amatan pihaknya pemilihan kepala daerah secara langsung di Aceh lebih banyak mudharat dari pada manfaat. Apalagi jika pelaksanaan Pilkada tidak dijalankan secara maksimal akan menimbulkan gesekan dan ekses negatif, hingga menimbulkan konflik dan korban di tengah masyarakat Aceh.

"Jadi setelah kita amati pemilihan kepala daerah secara langsung banyak mudharat dari pada manfaat," ujar Safaruddin, saat dihubungi AJNN, Senin (23/11). 

Untuk itu pihaknya menyarankan dan menyurati presiden agar pemilihan gubernur, bupati dapat dilaksanakan secara demokratis dengan mekanisme pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Aceh.

Menurut Safaruddin, pemilihan kepala daerah secara langsung juga dapat menimbulkan pengelompokan di tengah masyarakat. Bahkan dari segi anggaran juga sangat banyak yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun calon kepala daerah.

"Pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh dewan juga dapat menghematkan anggaran, jadi untuk pemilihan tidak perlu mengeluarkan uang ratusan miliar untuk cetak surat suara yang banyak, cukup cetak sejumlah anggota DPRA dan DPRK," tutur Safaruddin.

Selama ini, kata Safaruddin, setiap calon kepala daerah harus mengeluarkan anggaran yang cukup banyak untuk mendapatkan posisi sebagai kepala daerah, sehingga potensi terjadinya korupsi sangat tinggi.

"Sekarang calon harus mengeluarkan uang yang banyak, dan tentu akan berpotensi terjadinya korupsi, karena mereka tentu memikirkan balek modal, akhirnya memikirkan cari uang untuk balek modal kalau ketemu, kalau tidak ketemu maka akan diambil oleh KPK, dan banyak kepala daerah di Aceh dan Indonesia diamankan oleh KPK," ujar Safaruddin.

Sehingga, ungkap ketua Safaruddin, pemilihan modern seperti itu perlu diterapkan di Aceh. Lanjut Safar, pihaknya juga akan menjumpai presiden untuk merasionalkan terkait pemilihan kepala daerah dipilih oleh lembaga dewan di Aceh.

"Mungkin kita perlu mencoba yang modern, dengan kondisi seperti sekarang pemilihan secara langsung belum siap, sudah 20 tahun mencoba pemilihan secara langsung tetapi kayaknya perlu dirubah dengan pemilihan kepala daerah dipilih oleh dewan," ujar Safaruddin.

"Nanti kita juga akan menjumpai dan merasionalkan usulan kita, dalam surat juga sudah disampaikan alasan-alasan baik secara hukum maupun secara otonomi khsusus karena Aceh memilki otonomi khusus untuk menjalankan syariat islam," tutup Safaruddin.

Komentar

Loading...