Unduh Aplikasi

Yara Minta Tim Panwaslih Abdya Dibatalkan

Yara Minta Tim Panwaslih Abdya Dibatalkan
ACEH BARAT DAYA - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Perwakilan Aceh Barat Daya, Miswar meminta hasil penetapan tim Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di kabupaten setempat, yang telah ditetapkan sebanyak lima orang oleh Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Abdya untuk dibatalkan.

Miswar menilai, tim rekrutmen Paswaslih Abdya tidak objektif dan penuh rekayasa, bahkan sarat dengan kepentingan yang diduga berasal pesanan dari pihak tertentu serta tidak transparan dalam melakukan seleksi.

"Hasil tes tulis dan hasil wawancara sangat berbeda dengan hasil fit and proper test yang dilakukan, dan dilihat juga tidak transparan dalam melakukan fit and proper test tersebut,”kata Ketua YARA perwakilan Abdya, Miswar kepada AJNN, Selasa (29/3).

Menurutnya, proses seleksi panwaslih yang dilakukan oleh komisi A DPRK Abdya sampai dengan penetapan daftar lima orang dari hasil seleksi banyak terlihat kejanggalan. Selain tidak transparan, tim seleksi ini diduga sudah ditunggangi kepentingan politik tertentu.

Untuk itu, Yara akan menyurati Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), KPU RI dan KIP Aceh agar membatalkan hasil keputusan Pleno Panwaslih Abdya dengan Nomor 10/Kom-A/DPRK/III/2016.

"Penilaian kami, proses seleksi tim panwaslih ini hanya formalitas aja. Sampai penetapan lima besar sudah diatur, tidak dilakukan sesuai dengan prosedur,”jelas Miswar

Selain itu, Yara Abdya juga meminta Kapolres setempat untuk mengusut atas beredarnya Short Message Service (SMS) yang diduga adanya intervensi bupati dalam seleksi tersebut.

"Hasil seleksi panwaslih persis seperti pesanan Bupati Abdya melalui SMS yang beredar,”sebutnya.

Terkait dengan hal tersebut, Yara juga telah menyurati Pengelolan Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPRK Abdya untuk meminta hasil tes tulis Panwaslih, hasil wawancara, hasil fit and proper test dan mekanisme hasil fit and proper test.

"Jika informasi ini tidak diberikan kami akan mengsengketakan ke Komisi Informasi Aceh (KIA) sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008,”tegas Miswar.

Komentar

Loading...