Unduh Aplikasi

YARA Minta Pemkab Aceh Barat Terbuka dalam Penggunaan Anggaran Covid-19

YARA Minta Pemkab Aceh Barat Terbuka dalam Penggunaan Anggaran Covid-19
Ketua YARA Aceh Barat, Hamdani. Foto: For AJNN

ACEH BARAT - Yayasan Advokasi Rakyat (YARA) Kabupaten Aceh Barat meminta kepada pemerintah kabupaten setempat untuk terbuka dalam pengelolaan anggaran Coronavirus Disease (Covid 19).

Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat juga harus mengawasi sistem penggunaan anggaran itu secara ketat agar tidak salah dalam penggunaan. Pasalnya anggaran refocusing tersebut bukan anggaran yang membutuhkan persetujuan dewan dalam penggunaannya sehingga rawan korupsi.

Ketua YARA Aceh Barat, Hamdani, mengatakan saat ini penggunaan anggaran tersebut seperti masih abu-abu atau kurang jelas arah penggunaannya.

“Pemerintah Kabupaten Aceh Barat harus transparan kemana saja penggunaan anggaran puluhan miliar yang dialihkan dari berbagai pos untuk kepentingan penanganan Covid-19,” kata Ketua YARA Aceh Barat, Hamdani, Senin (20/4).

Kata Hamdani, hingga saat ini dirinya belum pernah memperoleh informasi adanya pengadaan alat kesehatan dari alokasi anggaran Covid-19 yang dialihkan dari berbagai pos lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

Berdasarkan informasi yang diperoleh, hingga saat ini untuk alat kesehatan seperti Alat Perlindungan Diri (APD) bagi tenaga kesehatan, di kabupaten setempat merupakan pemberian dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, serta dari perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat.

“Kita peroleh informasi jika alat kesehatan yang selama ini datang merupakan bantuan. Jadi untuk anggaran katanya dari Aceh Barat sudah digunakan untuk apa dan dibeli apa saja,” ungkapnya.

Selain itu, ia berharap dalam alokasi anggaran penanggulangan Covid 19 tidak terjadi tumpang tindih dalam pengelolaannya, contohkan untuk jaring pengaman sosial, saat ini adanya bantuan sembako bagi masyarakat kurang mampu tidak tumpang tindih antara bantuan pusat dan provinsi terhadap penerimannya.

"Saya berharap agar pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk edukasi bagi masyarakat dalam pencegahan Covid-19 lewat sosialisasi," ujarnya.

Ia juga meminta DPRK harus mengawasi setiap penggunaan anggaran Covid 19, apalagi anggaran tersebut dalam pengadaan tanpa melalui proses tender karena dianggap dana kedaruratan bencana.

“Jika tidak diawasi kami kwatir bisa-bisa dari sisi harga terjadi penggemlembungan atau mark up, dan juga bisa saja bantuan pihak lain di klaim merupakan bantuan kabupaten yang bisa berujung pada laporan fiktif. Jadi kami minta DPRK aktif, anggaran ini tidak sedikit,” ungkapnya.

Komentar

Loading...