Unduh Aplikasi

YARA Minta MK Perintahkan Gubernur dan DPRA Gelar Referendum di Aceh

YARA Minta MK Perintahkan Gubernur dan DPRA Gelar Referendum di Aceh
Safaruddin

BANDA ACEH - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menyarankan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR Aceh dan Gubernur Aceh melaksanakan Referendum untuk mempertanyakan setuju atau tidaknya masyarakat Aceh terhadap berlakunya pasal 571 huruf d UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Hal itu disampaikan Ketua YARA, Safaruddin saat menyampaikan pandangannya sebagai pihak terkait dalam permohonan judicial review UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi, Selasa (24/10).

Selain itu Safar juga meminta majelis hakim menolak seluruhnya judicial review terhadap pencabutan pasal 57 dan Pasal 60 Undang Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang diajukan Kautsar dan Tiong beberapa waktu lalu.

"Atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para pemohon tidak dapat diterima," kata Safar.

Safar menyebutkan, dalam pokok permohonan pemohon pada angka 16 mendalilkan bahwa dengan berlakunya pasal 29 ayat 1 dan pasal 30 ayat 2 UU Pemilu akan menghilangkan hak pemohon sebagai Anggota DPR Aceh dalam mengusulkan Komisioner KIP Aceh, dalam hal ini YARA meinilai para pemohon seperti kehilangan arah dalam permohonannya yang mengajukan permohonan uji materi berlakunya pasal 571 huruf d dan pasal 557 ayat 1 a,b dan ayat 2 UU No 7/2017.

"Para Pemohon seharusnya fokus menguraikan kerugian hak konstitusional pada pasal 571 huruf d dan pasal 557 ayat 1 a,b dan ayat 2 UU No 7/2017 bukan menguraikan kerugian hak konstitusional pada pasal yang tidak diuji dalam perkara ini. Pemohon juga dalam angka 21 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu adalah salah satu kekhususan Aceh, dalam hal ini, kami menyarankan agar para pemohon membaca kembali Pasal 3 UU No 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh," sebutnya.

Dikatakan Safar, pemohon juga tidak dapat menjabarkan secara kongkrit tentang kerugian konstutisional terkait adanya pengurangan
Komisioner KIP Aceh.

Safar berpendapat, pasal 571 huruf d UU Pemilu justru menguntungkan Negara dan daerah khususnya Provinsi Aceh dalam masalah penganggaran, seperti pencabutan pasal 57 ayat 1 UUPA disebutkan kalau anggota KIP tujuh orang maka dalam UU Pemilu hanya lima orang, jika di kabupaten kota selama ini lima orang, nantinya akan menjadi menjadi tiga orang komisioner saja.

"Sebagaimana dalam pasa 10 ayat 1 huruf a,b,c dan d hanya Aceh Timur, Aceh Utara dan Pidie yang masih lima orang. Ketentuan ini berlaku serempak di seluruh Indonesia dan ini akan menghemat anggaran pilkada, justru dengan banyaknya komisioner akan menghabiskan banyak anggaran dan banyak masalah nantinya," jelas Safar.

Dengan berlakunya pasal tersebut, kata Safarm negara telah menghemat uang puluhan miliar dari gaji saja, belum lagi dana oprasional, tunjangan dan biaya lainnya lagi yang diberikan sebagai fasilitas dari Negara kepada komisioner KIP baik Provinsi maupun Kabupaten.

"Jika anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan tentu akan sangat bermanfaat bagi rakyat dan Negara, lagipun komposisi komisioner yang diatur dalam UU Pemilu sama di seluruh Indonesia, dan tidak akan menganggu proses kerja KPU/KIP di Aceh dalam melaksanakan penyelenggaran Pemilu maupun Pilkada," katanya.

Komentar

Loading...