Unduh Aplikasi

YARA Minta Dek Gam Sampaikan ke Kapolri untuk Evaluasi Kinerja Polres Aceh Barat

YARA Minta Dek Gam Sampaikan ke Kapolri untuk Evaluasi Kinerja Polres Aceh Barat
Ketua YARA Aceh Barat, Hamdani. Foto: Ist

ACEH BARAT - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) meminta anggota komisi 3 DPR RI, Nazaruddin Dek Gam agar mendesak Kapolri untuk melakukan evaluasi kinerja Polres Aceh Barat, terutama dalam kasus penetapan tersangka warga Suak Pante Breuh, Kecamatan Samatiga.  

Ketua YARA Aceh Barat, Hamdani menyebutkan permintaan kepada Dek Gam--sapaan akrab Nazaruddin--karena dirinya adanya kejanggalan dalam proses penetapan Rusdi N (35), sebagai tersangka.

"Bahwa dalam kasus tersebut berawal dari protes terkait BLT.  Sebenarnya kejadian tersebut terjadi di dalam forum resmi yang juga dihadiri oleh unsur muspika," kata Hamdani, kepada AJNN (24/9).

Seharusnya aparat penegak hukum harus jeli melihat persoalan ini. Menurutnya siapapun boleh melapor dan polisi berhak menerima, namun tidak serta merta menetapkan seseorang tersangka dengan begitu mudah. 

"Yang menjadi pertanyaan saya kenapa orang yang bertanya langsung di forum resmi jadi sasaran. Seharusnya aparat penegak hukum harus menyelidiki dugaaan kejanggalan dalam penyaluran bantuan langsung tunai terkait covid 19," ungkapnya.

Menurutnya, persoalan ini perlu disikapi serius karena jangan sampai kedepannya hak demokrasi warga akan hilang. Jika kejadian ini terjadi terus, tidak akan ada lagi warga yang menyampaikan pendapatnya. 

"Kasus seperti inilah yang mencederai demokrasi," ujarnya.

Bahkan, Hamdani mengkwatirkan kepercayaan publik terhadap polisi akan pudar, dan menjadi pesimis terhadap aparat penegak hukum.

Baca: SMUR Aceh Barat Kecam Penetapan Tersangka Terhadap Warga Suak Pante Breuh

"Harusnya polisi jeli dan menggunakan Qanun nomor 9 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat. Bukan ujuk-ujuk menetapkan sebagai tersangka. Karena menurut saya inikan perselisihan yang bisa terjadi," ungkapnya.

Kepada Keuchik Pante Breuh, ia berpesan untuk dapat memahami, menjadi seorang pemimpin harus siap mengahadapi setiap persoalan secara demokrasi.

Sebab, menurutnya, seorang pejabat daerah hingga desa memang akan terus disorot oleh masyarakat selama tidak bisa menghadirkan informasi secara transparansi serta mengambil keputusan dengan melibatkan masyarakat.

"Saya juga menilai disini Kepala Desa Suak Pante Breuh terlalu arogan dalam bersikap. Harusnya dari awal keuchik harus terbuka dan melibatkan masyarakat dalam setiap tindakan. Jika ini dilakukan maka tidak akan ada protes," imbuhnya.

Kepada Kejari Aceh Barat, Hamdani meminta untuk dilakukan pemeriksaan pengelolaan dana Desa Suak  Pante Breuh, jika memang polisi tidak mau melakukannya.

Karena bisa saja, kata dia, kasus pelaporan terhadap Russdi dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ini sengaja dilakukan oleh kepala desa guna membungkam hak warga menyampaikan persoalan di desa itu.

Ia khawatir sikap ini sengaja diambil oleh keuchik ntuk menutupi buruknya sistem pengelolaan dana desa di Suak Pante Breuh.

"Kejaksaan saya harap masuk ke desa itu melakukan pemeriksaan dengan dibantu inspektorat melakukan audit. Karena saya mencium aroma tidak baik dalam pengelolaan dana desa di desa itu," ungkapnya.

Komentar

Loading...