Unduh Aplikasi

YARA Harap Gubernur Selesaikan Konflik antara Warga dan PT PIM

YARA Harap Gubernur Selesaikan Konflik antara Warga dan PT PIM
Forum Pemuda Dewantara (FORPEMDA) dan elemen sipil pasee saat menggelar aksi di depan Pintu Utama PT PIM, Senin (7/10). Foto: AJNN.Net/Sarina

LHOKSEUMAWE - Kepala Perwakilan YARA Aceh Utara, Iskandar mendukung langkah masyarakat yang meminta dihibahkannya besi tua eks PT AAF. Hal ini berkaitan dengan masih banyaknya masyarakat yang belum sejahtera walaupun tinggal di lingkar pabrik pupuk besar.

Menurut Iskandar ini merupakan konsekuensi dari PT PIM yang sudah beroperasi puluhan tahun namun gagal membangun kesejahteraan warga di sekelilingnya.

"Kami mendukung masyarakat untuk yang minta di hibahkan besi bekas di PT AAF, karena besi tersebut masih bisa dijual dan uangnya dipergunakan untuk berbagai keperluan masyarakat sekitarnya, dan ini masuk akal karena selama puluhan tahun PT PIM tidak melakukan upaya pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya," kata Iskandar, Rabu (10/10).

YARA menyarankan Plt Gubernur untuk menyelesaikan permasalahan warga dengan PT PIM sesegera mungkin, jangan sampai permintaan masyarakat ini dianggap kecil dan angin lalu, konflik ini bisa saja besar karena menyangkut hak hidup publik, jangan sampai konflik meluas seperti dalam kasus PT EMM baru Plt Gubernur mendengar aspirasi pengunjuk rasa, sehingga akan menimbulkan stigma terhadap investasi khususnya untuk kawasan KEK Arun.

Baca: Forum Pemuda Dewantara Demo PT PIM

"Kami menyarankan Plt Gubernur mendengar aspirasi masyarakat yang menuntun ke PT PIM, jangan sampai aspirasi ini dianggap kecil dan diabaikan karena kalau sudah meluas bisa menimbulkan berbagai hal nantinya terutama dalam investasi di kawasan KEK Arun, jangan seperti kasus PT EMM, merespon ketika sudah meluas," ujar Iskandar.

Selain itu, kata Iskandar, pihaknya mendorong agar Plt Gubernur membuat aturan, baik qanun maupun pergub untuk mengatur pengelolaan dana tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mengontrol perusahaan agar sinergi dengan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

"Kami minta agar Pemerintah Aceh mengeluarkan aturan baik itu Pergub maupun dengan mengusulkan Qanun ke DPRA untuk mengontrol dana CSR perusahaan di Aceh, sehingga alokasi dananya sinergi dengan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Iskandar.

iPustakaAceh

Komentar

Loading...