Unduh Aplikasi

YARA Duga Ulu Masen Rusak akibat Ilegal Mining dan KPH seperti Tak Berfungsi

YARA Duga Ulu Masen Rusak akibat Ilegal Mining dan KPH seperti Tak Berfungsi
Ketua YARA Aceh Barat, Hamdani. Foto: IST.

ACEH BARAT - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Barat, Hamdani, menduga saat ini kawasan hutan lindung Ulu Masen mengalami kerusakan parah akibat aktivitas tambang emas ilegal (ilegal mining) yang terjadi di beberapa Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat.

Kerusakan itu, kata dia, dipicu oleh sistim penambangan yang merambah hutan mulai dari pedalaman hingga dipinggiran hulu sungai.

Kata Hamdani, kawasan hutan di Kecamatan Ulu Masen yang terjadi kerusakan seperti di Kecamatan Sungai Mas, Panton Reu, dan juga Pante Ceureumen. Namun, anehnya, kata Hamdani, Dinas Kehutanan Aceh melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) IV seperti menutup mata akan hal itu.

"Saya heran dengan KPH IV seperti tidak memiliki tanggung jawab melakukan penindakan atas perambahan hutan melalui aktivitas tambang ilegal ini," kata Ketua YARA Kabupaten Aceh Barat, Hamdani.

Sebut Hamdani, dalam menjaga kelestarian hutan sudah menjadi tanggung jawab KPH selaku perpanjangan tangan pemerintah dalam menjaga kawasan hutan terutama kawasan lindung agar tidak terjadi perusakan hutan besar-besaran baik disebabkan oleh pembalakan liar maupun aktivitas tambang ilegal.

Hamdani menyebutkan, selama ini Pemerintah dalam hal memberikan izin usaha wilayah pertambangan dan Hak Guna Usaha (HGU) selalu melihat status clean and clear (C and C) hal ini untuk menghindari HGU dan IUP tidak merusak kawasan lindung.

"Tapi hingga saat ini kita belum pernah mendapat laporan dari KPH IV Meulaboh tentang apakah kawasan tambang emas ilegal itu merusak hutan lindung atau tidak," ungkapnya.

Menurut Hamdani, KPH tampak adem-adem saja terkait hal tersebut. Hamdani juga mengatakan bahwa tidak tahu apakah sesuai dengan tupoksinya mereka hanya mengawasi pembalakan liar saja. Hingga jika misalnya ada kawasan lindung seperti Ulu Masen mulai rusak yang diduga akibat tambang ilegal tidak menjadi wewenang mereka.

Hamdani juga mendesak KPH IV untuk segera membuka data akan ada atau tidaknya kerusakan kawasan Ulu Masen akibat tambang ilegal tersebut.

Dan jika berdasarkan pantauan KPH IV terjadi kerusakan, kata dia, maka penting bagi KPH mengambil tindakan berupa penertiban dengan menggandeng penegak hukum.

"Jadi kalau nantinya terindentifikasi kerusakan lindung Ulu Masen maka KPH harus segera ditertibkan. Jadi saat ini saya desak KPH membuka data-data ada apa tidak kerusakan lindung akibat tambang, kalau ada tertibkan dengan menggandeng polisi," ujarnya.

Jika ini tidak dilakukan oleh KPH, ungkap dia, maka akan ada asumsi buruk bagi KPH di mata publik lantaran tidak ada tindakan atas kerusakan lindung.

Sebab, ucap Hamdani, kerusakan hutan merupakan ancaman bencana alam yang akan membawa kerusakan lebih parah kedepannya. 

Komentar

Loading...