Unduh Aplikasi

YARA: DPRA Harus Duduk dengan Plt Gubernur Tuntaskan Pergub Bendera

YARA: DPRA Harus Duduk dengan Plt Gubernur Tuntaskan Pergub Bendera
Safaruddin. Foto: Ist

BANDA ACEH - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin meminta DPRA mengundang Plt Gubernur Aceh dan meminta untuk segera mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk pelaksanaan Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Dikatakan Safar, hal itu perlu dilakukan mengingat energi, waktu dan biaya yang dihabiskan untuk Qanun ini sudah sangat besar dibanding Qanun lainnya, qanun ini juga telah mempengaruhi kinerja legislatif periode yang lalu sehingga YARA ingin anggota Dewan yang baru di lantik bisa fokus pada proses pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Aceh.

“Kami mendesak Plt Gubernur agar segera mengeluarkan Pergub Qanun Bendera agar energi anggota dewan yang baru tidak dihabiskan ke Qanun Bendera yang sudah disahkan bertahun lalu, kita ingin dewan yang baru ini fokus pada percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan” tutur Safar.

Safar menyampaikan bahwa Plt Gubernur tidak perlu ragu untuk menerbitkan Pergub tersebut karena sudah ada qanunnya dan qanun itu sampai saat ini juga masih sah secara hukum.

Safaruddin menilai pergub untuk qanun tersebut penting karena dalam pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa Bendera Aceh adalah salah satu simbol pemersatu masyarakat Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh, jika Plt Gubernur menolak keluarkan Pergub ini maka sama saja Plt Gubernur menolak lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Aceh.

“Plt Gubernur mempunyai kewenangan mengeluarkan Pergub, apalagi semua telah diatur dengan Qanun, menolak melaksanakan Qanun yang telah disahkan sama saja dengan menolak lambang keistimewaan dan kekhususan Aceh sebaagimana diatur dalam Qanun Bendera dan Lambang tersebut” tegas Safar.

Dikatakan Safar, DPRA perlu segera penggil Plt Gubernur untuk tuntaskan Qanun Bendera dengan dewan yang baru ini. Qanun Bendera dan Lambang ini disusun dengan tujuan syiar Islam,keistimewaan dan kekhususan Aceh, mewujudkan kedamaian dan memperkuat kesatuan masyarakat Aceh dalam Kebhinekaan.

"Maka sudah seharusnya Plt mengeluarkan Pegub ini, dan DPRA juga sesuai dengan kewenangannnya bisa mempertanyakan ke Plt Gubernur” beber Safar.

Terhadap surat pembatalan qanun dari Meteri daalm Negeri yang bulan lalu sempat beredar YARA menganggap surat tersebut tidak berwenang membatalkan Qanun apalagi surat tersebut telah ditolak keberadaannya oleh Pemerintah Aceh dan DPRA karena sampai saat ini surat aslinya belum diterima baik oleh Pemerintah Aceh maupun DPRA.

“Soal surat Mendagri tentang pembatalan Qanun Bendera dan Lambang menurut kami itu sudah dianggap tidak ada, selain tidak ada kewenangannya untuk membatalkan Qanun juga surat tersebut diragukan keberadaannya apalagi Pemerintah Aceh dan DPRA sampai saat ini belum menerima surat asli tersebut,”tutup Safar

Komentar

Loading...