Unduh Aplikasi

YARA Desak Kepala Daerah di Aceh Implementasikan Qanun Layanan Halal

YARA Desak Kepala Daerah di Aceh Implementasikan Qanun Layanan Halal
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mendesak pemerintah Aceh dan Bupati maupun Wali Kota agar mengimplementasikan qanum layanan halal kepada semua warung kopi, cafe maupun rumah makan.

"Kita minta agar pemerintah daerah untuk mensertifikasi halal pada LPPOM MPU semua warung yang ada di Aceh sesuai dengan amanah Qanun Aceh 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal," kata Safaruddin, Rabu (29/4).

Ia menyebutkan mensertifikasi halal pada setiap warung juga salah satu upaya pencegahan penyebaran covid 19.

Ditambahkannya, metode pencucian gelas, piring dalam warung kopi selama ini masih belum memenuhi standar halal, dan ini adalah berpotensi menjadi sumber penyebaran penyakit menular karena tidak sesuai standar kesehatan.

"Rumah makan, warung kopi dan cafe dinilai berpotensi menjadi tempat penyebaran virus dari peralatan minum/makan yang silih berganti pemakaiannya. Cuci gelas maupun piring tanpa di bilas dengan air yang mengalir. Sehingga meninggalkan bekas kotoran piring," ucapnya.

Safaruddin meminta pemerintah agar menutup sementara warung kopi dan rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal dari MPU Aceh. Dinas Syariat Islam Aceh diminta untuk mensosialisasikan pentingnya usaha makanan minuman memiliki sertifikat halal.

"Qanun Aceh 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal harus dijalankan oleh Pemerintah Aceh. Ini persoalan mendasar, makanan yang diasup oleh masusia adalah sesuatu yang sangat substansial, harus dijamin halal baik zat maupun prosesnya," sebut Safaruddin.

Pihaknya juga mendesak pemerintah Aceh memberikan sanksi berupa penutupan tempat usaha yang belom memiliki sertifikat halal dari MPU Aceh.

"Kita juga berharap agar Dinas Syariat Islam untuk mensosialisasikan pentingnya usaha makanan/minuman memiliki sertifikat halal," ujarnya.

Pihaknya juga akan menggugat kepala daerah jika Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal tidak dijalankan di Aceh.

"Regulasi yang sudah ada itu wajib ditegakkan. Kalau pemerintah tetap membangkang, bisa jadi kami akan menggugatnya," ungkap Pengacara Muslim (TPM) Wilayah Aceh itu.

Komentar

Loading...