Unduh Aplikasi

YARA Desak DPRA Gunakan Hak Interpalasi Terkait Lambatnya KUA PPAS

YARA Desak DPRA Gunakan Hak Interpalasi Terkait Lambatnya KUA PPAS
Ketua Yara Safaruddin. Foto: Ist

BANDA ACEH - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mendesak Dewan Perwakian Rakyat Aceh (DPRA) menggunakan hak interpelasi kepada gubernur terkait lambatnya penyerahan KUA PPAS sehingga jadwal pembahasan RAPBA tidak jelas hingga saat ini. Akibat lambatnya penyerahan dokumen dari gubernur maka lambat juga pengesahan APBA yang berdampak pada lambatnya pembangunan di Aceh.

"Dan ini tentu akan sangat merugikan masyarakat Aceh. Untuk itu kami desak DPRA gunakan hak interpelasi sebagaimana diatur dalam pasal 25 UUPA, jika hak interpelasi masih tidak jalan maka dapat menggunakan hak angket, selain itu DPRA juga perlu melaporkan lambannya gubernur dalam penyerahan dokumen pembahasan APBA kepada Menteri Dalam Negeri agar Mendagri juga memberikan sanksi dan membatasi gubernur untuk hal-hal yang tidak perlu sebelum selesainya pengesahan APBA," kata Ketua YARA, Safaruddin, Rabu (3/1).

Menurutnya, dengan menggunakan hak interpelasi tersebut menunjukkan DPRA serius mendesak Gubernur agar secara bersama segera melakukan upaya pengesahan APBA.

Harusnya kata Safar, gubernur peka dengan kondisi masyarakat Aceh saat ini dengan minimnya lapangan kerja, peluang berusaha dan rendahnya pendapatan yang dapat memicu naiknya angka kriminalitas. Apalagi Aceh ditempatkan sebagai daerah termiskin keenam secara nasional.

"Harusnya gubernur malu dengan peringkat tersebut dan bekerja keras membawa Aceh keluar dari daerah miskin dengan dana triliunan, bukan sibuk dengan mimpi membeli pesawat, tapi masyarakatnya malah melarat. Kami harap peran DPRA sebagai pengontrol kinerja gubernur perlu dimaksimalkan," katanya.

Komentar

Loading...