Unduh Aplikasi

Warisan Sesat Gubernur Sesaat

Warisan Sesat Gubernur Sesaat
Ilustrasi: pngtree

NAMA Soedarmo memang lama tak terdengar. Setelah menyelesaikan tugas sebagai pelaksana tugas Gubernur Aceh, pensiunan mayor jenderal ini tak lagi bersentuhan langsung dengan Aceh. Namanya tak lagi mengisi tajuk atau berita utama media di Aceh. Dia ditunjuk sebagai pelaksana tugas gubernur dalam jabatannya sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

Keberadaan Soedarmo di Aceh memang tak lama. Dia hanya menggantikan sementara Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan wakilnya,  Muzakir Manaf, kepada pemerintahan Aceh saat itu, yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Aceh 2017. Seperti dikutip dari situs resmi Pemerintah Aceh, dia selalu berpesan agar semua pegawai negeri di Pemerintah Aceh, “menjalankan tugasnya dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.”

Namun ternyata, pernyataan tak selamanya berjalan seiring dengan perbuatan. Setelah mengocok ulang formula pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, ternyata sosok yang satu ini juga meninggalkan jejak di kawasan Barat Selatan. Dia diduga memberikan izin

20 Desember 2016, Soedarmo merekomendasikan perpanjangan izin hak guna usaha PT Cemerlang Abadi melalui surat nomor 525/BP2T/2607/2016. Dia menulis, “Berdasarkan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami tidak menaruh keberatan untuk proses lebih lanjut perpanjangan HGU PT Cemerlang Abadi seluas 4.874 Ha di Desa Cot Seumentok dan Simpang Gading Kecamatan Babahrot Abdya sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

Inilah salah satu poin yang menyebabkan perpanjangan HGU perusahaan itu bermasalah. Bupati Akmal Ibrahim menolak perpanjangan HGU Cemerlang Abadi atas lahan seluas 7.516 hektare di Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya. Bahkan pada 13 Januari 2015, Bupati Aceh Barat Daya menyurati Menteri ATR/BPN. Pemerintah secara tegas menolak perpanjangan Izin HGU Cemerlang Abad. Surat ini dikeluarkan karena perusahaan itu tidak melaksanakan surat teguran pertama dan kedua yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada 2013.

Penolakan juga disuarakan sejumlah masyarakat kabupaten tersebut karena dinilai selama ini perusahaan tidak serius mengurusi lahan. Perusahaan ini hanya menggarap 2.847,18 hektare dari 7.516 hektare yang diizinkan untuk dikelola. Penolakan yang sama juga disampaikan oleh sejumlah organisasi nirlaba di Aceh. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, Gerakan Anti-Korupsi Aceh, Forum LSM, HaKA, JKMA, LBH Banda Aceh dan MaTA bahkan berkirim surat kepada Kepolisian Daerah Aceh.

Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Aceh Irwandi. Orang nomor satu di Aceh ini bahkan menyurati Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, 21 Februari 2018. Dalam surat itu, Irwandi meminta Kementerian membatalkan izin HGU Cemerlang Abadi. “PT Ca selama ini tidak berkontribusi positif terhadap daerah dan masyarakat sekitar dan HGU PT CA yang seharusnya menjadi mitra masyarakat perkebunan di sekitarnya justru sering menimbulkan konflik dan berdampak negatif bagi masyarakat.”

Seharusnya rekomendasi itu tidak dikeluarkan secara serampangan. Apalagi tanpa kajian-kajian dan evaluasi yang melibatkan masyarakat di sekitar HGU, pemerintah kabupaten tempat perusahaan itu beroperasi, dan elemen sipil yang mengawasi hal ini. Apalagi, sebagai pelaksana tugas, Soedarmo hanya bertugas tidak diamanahkan untuk mengambil keputusan. Karena yang berhak atas itu adalah gubernur yang sebenarnya. 

Soedarmo mungkin tak lagi berada di Aceh. Namun rekomendasi itu tentu masih meninggalkan jejak panjang masalah di Aceh dan membutuhkan kearifan pejabat-pejabat di Aceh untuk menyelesaikannya dengan arif dan penuh keadilan. Terutama dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang berada di sekitar kawasan HGU.

Tindakan ini juga menjadi bukti bahwa sering kali pejabat pusat bertindak semaunya hanya karena mereka merasa penting dan dekat dengan sumbu kekuasaan di negeri ini. Di masa mendatang, ada baiknya jika pejabat seperti ini tak lagi dikirimkan ke Aceh, walau hanya sesaat.

Komentar

Loading...