Unduh Aplikasi

Warga Peringati 22 Tahun Tragedi Simpang KKA

Warga Peringati 22 Tahun Tragedi Simpang KKA
Foto: For AJNN

ACEH UTARA - Sejumlah korban Tragedi Simpang Kertas Kraf Aceh (KKA) mendatangi tugu, guna memperingati dan mengenang 22 tahun atau bertepatan 3 Mei, kejadian yang masih menyisakan trauma berat bagi korban dan keluarganya.

Guna mematuhi Protokol Covid-19, aksi memasuki dua dekade itu hanya dilakukan oleh perwakilan dari Forum Komunikasi Korban dan Keluarga Korban Tragedi Simpang KKA (FK3T-SP.KKA), Komunitas Korban Pelnggaran HAM Aceh Utara (K2HAU) dan Forum Aneuk Syuhada Daerah I ( FAS ).

Koordinator FK3T-SP.KKA, Murtala kepada AJNN mengatakan, mengenang peristiwa tersebut bukan hanya mengingat sejarah silam semata, akan tetapi juga menggambarkan sikap pemerintah yang terus ingkar untuk memenuhi keadilan bagi para korban dan keluarganya.

“Kondisi ini meninggalkan luka traumatis yang mendalam pada diri korban, dan semakin mempertebal rasa ketidak peracayaan korban terhadap pemerintah,” kata Murtala, Senin (3/5).

Lanjut Murtala, perlu diingatkan kembali bahwa peristiwa simpang KKA bermula dari kekerasan aparat TNI pada Senin, 3 Mei 1999 yang terjadi di Simpang KKA, Kabupaten Aceh Utara, tepatnya pukul 12.30 WIB di sebuah persimpangan jalan menuju ke pabrik PT Kertas Kraf Aceh.

Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang menjadi saksi saat pasukan militer menembaki warga yang sedang berunjuk rasa memprotes insiden beberapa hari sebelumnya. Peristiwa ini mengakibatkan 21 orang meninggal dunia dan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka.

“Pada 26 Juni 2016 lalu, Komnas HAM telah selesai melakukan penyelidikan projustisia dan dinyatakan adanya dugaan Pelanggaran HAM berat, namun sayangnya, sampai sekarang bahkan detik ini belum ada pelaku yang ditangkap dan diadili atas peristiwa ini,” tuturnya.

Murtala menambahkan, pihaknya mendengar bahwa antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM masih terjadi, hingga 28 Desember 2018 lalu, Komnas HAM menyerahkan kembali 9 berkas penyelidikan setelah sebelumnya dikembalikan.

Kejaksaan Agung kerap kali menggunakan alasan-alasan formalis-normtik dan tanpa suatu kebaruan petunjuk. Tarik ulur berkas penyelidikan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung merupakan sebuah ego sektoral yang disayangka, mengingat dua lembaga ini diberikan tugas dalam penuntasan kasus Pelanggaran HAM berat sesuai dengan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Disisi lain, kehadiran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh ( KKR Aceh ) sebagai salah satu upaya alternatif untuk melakukan pengungkapan kebenaran dan juga pemulihan korban dan keluarga korban juga masih mengalami hambatan, baik di level Pemerintah Daerah mau pun Pemerintah Pusat.

“Hambatan paling kentara adalah permasalahan anggaran dan juga legitimasi pemerintah terhadap dukungan kepada kerja-kerja KKR Aceh,” cetusnya.

Masih enggannya Pemerintah Pusat dan Daerah, lanjut Murtala, untuk memberikan prioritas kepada KKR Aceh, memang patut disayangkan mengingat peran penting KKR Aceh sebagai upaya pelengkap dan upaya penuntasan di jalur yudisial untuk mengakses keadilan, kebenaran dan juga pencegahan keberulangan kasus secara utuh.

Pada tanggal 27 sampai dengan 30 November 2018 lalu, KKR Aceh sempat mengadakan "Dengar Kesaksian" korban dugaan Pelnggaran HAM berat di Aceh. Namun, karena masih belum mumpuninya sumber daya, baik kapasitas individu maupun logistik, hearing ini masih tidak bisa menghadirkan seluruh korban dan keluarga korban dugaan Pelanggaran HAM di Aceh.

“Oleh karena itu, kami mendesak, Joko Widodo sebagai Presiden selaku otoritas politik tertinggi di Indonesia perlu untuk segeran melakukan penyelesaian Pelanggaran HAM berat sebagaimana yang telah diatur oleh UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM dan segera memberikan pengakuan atas mekanisme KKR Aceh yang telah disepakati pada MoU Helsinki,” ungkapnya.

Selain itu, mendorong Kejaksaan Agung untuk segera melakukan penyidikan atas hasil laporan penyeledikan Komnas HAM. Sebagai bentuk realisasi janji pada masa pencalonan Presiden dan komitmen pada forum internasional.

Presiden Joko Widodo harus segera memperkuat tugas pokok dan fungsi KKR Aceh agar keadilan bagi masyarakat Aceh bisa diakses lebih obtimal oleh korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat di Aceh khususnya untuk dimensi pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban.

“Selain itu, anggaran untuk kinerja KKR Aceh juga penting untuk dirancang supaya kinerja KKR Aceh dalam mengawal keadilan transisi di Aceh bisa dilaksanakan secara maksimal,” ujarnya lagi.

Dan terakhir, kata Murtala, Pemerintah Aceh untuk memberikan dukungan penuh kepada KKR Aceh secara politis, dan teknis untuk menunjukkan bahwa Aceh memang peduli terhadap situasi pemenuhan bagi korban dugaan Pelanggaran HAM berat di Aceh.

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...