Unduh Aplikasi

Warga Desa Buket Siroja Tolak Proyek Embung

Warga Desa Buket Siroja Tolak Proyek Embung
Proyek Embung di Desa Buket Siroja, Aceh Timur yang ditolak warga. Foto: Mahyuddin.

ACEH TIMUR - Pemerintah Provinsi Aceh diminta untuk dapat mengambil alih proyek yang bersumber dari dana Otonomi khusus (Otsus). Pasalnya selama ini pemerintah kabupaten/kota dianggap sewenang-wenang dalam mengerjakan proyek yang bersumber dari Otsus itu.

Ketua Lembaga Aceh Human Fondation (AHF) Abdul Hadi Abidin alias Adi Maros mencontohkan seperti proyek embung di Dusun Paya Pua, Desa Buket Siroja, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur yang bersumber dari dana otsus 2017. Namun hingga 2018, proyek tersebut masih dikerjakan, padahal waktu pengerjaan yakni sampai dengan 31 Desember 2017.

"Proyek itu dikerjakan oleh CV. LIL dengan pagu Rp 4,5 miliar, nomor kontrak 602.1/058/PNG-DPUPR.A.TIM/OTSUS/KTK/VIII/2017, dengan batas waktu pengerjaannya sampai 31 Desember 2017. Sudah tepat dana otsus dikelola provinsi," kata Adi Maros kepada AJNN, Kamis (15/1).

Ia juga mengungkapkan masyarakat setempat juga akan menolak proyek embung tersebut dengan membuat surat pernyataan penolakan yang dibubuhi tanda tangan untuk disampaikan kepada Kejati Aceh agar dilakukan pemeriksaan terhadap paket kegiatan tersebut yang diduga dikerjakan tidak sesuai spek.

"Masyarakat sudah menandatangani surat pernyataan penolakan terhadap kegiatan tersebut, yang akan diserahkan kepada pihak Kejati Aceh, dan kami meminta kepada pihak Kejati untuk dapat terjun kelapangan guna memeriksa pekerjaan tersebut agar masyarakat tidak dirugikan," kata Adi Maros.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum daerah dan Perumahan Rakyat Aceh Timur Tafialsyah, yang dikonfirmasi AJNN menjelaskan pekerjaan embung yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut belum dibayar seratus persen akibat pengerjaannya yang belum rampung. Saat ini pihak perusahan sesuai dengan perjanjian akan melaksanakan pekerjaan dalam denda, yakni pembayaran akan kegiatan akan dibayar apabila pekerjaan telah tuntas seratus persen.

Ia juga mengatakan paket pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan disebabkan pengerjaannya agak terlambat, dan saat awal musim penghujan penggalian pinggiran embung runtuh akibat curah hujan, sehingga harus dilakukan pengerjaan ulang.

"Mereka bekerja dalam denda, artinya kami hanya bayar sesuai dengan persentase fisiknya yang telah rampung, sesuai dengan kontrak kegiatan akan dibayar pada perubahan 2018 setelah adanya audit BPK, apakah sudah sesuai dengan RAB, sehingga sisanya bisa dibayar apabila sudah sesuai ketentuan dan selesai tuntas seratus persen," kata Tafialsyah.

Komentar

Loading...