Unduh Aplikasi

Warga Abdya minta DPRK selesaikan persoalan di Kecamtan

Warga Abdya minta DPRK selesaikan persoalan di Kecamtan
DSC 9972
ACEH BARAT DAYA - Puluhan warga Aceh Barat Daya (Abdya) yang berasal dari Gampong Pusu Ingin Jaya Kecamatan Manggeng berunjukrasa ke Gedung DPRK setempat, Senin (9/3).

Kedatangan warga tersebut disambut baik oleh Ketua DPRK Abdya Zulkifli Isa dan sejumlah anggota DPRK lainnya, serta disaksikan langsung Kapolres Abdya AKBP Budi Samekto SIK, Dandim 0110/Abdya Letkol Inf Suhartono.

Para warga meminta kepada DPRK Abdya, supaya menindaklanjuti persoalan pemberhentian Ketua Tuha Peut di Gampong Pusu Ingin Jaya atas nama Syamsuddin, kemudian diangkat M Yunus dan M Karim sebagai pengganti tidak sesuai prosedur Qanun kabupaten Abdya nomor 9 tahun 2012, paragraf 1 pasal 35 tentang Tuha Peut dan paragraf 3 pasal 43 tentang penetapan tuha peut.

Para calon Keuchik Gampong Pusu Ingin Jaya, juga keberatan menerima keputusan Panitia Pemilihan Keuchik (P2K). Dengan alasan penutupan pendaftaran telah ditutup pada tanggal 14 Februari 2015 pukul 18.00 WIB. namun pihak Tuha Peut yang baru dibentuk itu masih menerima pendaftaran calon Keuchik diluar batas waktu yang sudah ditentukan oleh Pemkab Abdya.

Berawal dari itulah, warga setempat meminta kepada Bupati dan anggota DPRK untuk memecat Camat Manggeng dari jabatannya atas nama Yarlis. Kemudian meminta kepada pihak kepolisian supaya memeriksa Keuchik Gampong Pusu Ingin Jaya yang lama atas nama Zainuddin periode 2008-2013.

Sebagai Anggota Tuha Peut Gampong Pusu Ingin Jaya Burian, dalam ruangan rapat DPRK Abdya mengatakan, bahwa Camat Manggeng, Yarlis dianggap bukan sebagai penengah, Imam Chik bersama Tokoh Ulama juga bukan penengah, untuk penyelesaikan masalah yang bergelut dalam Gampong. "Maka untuk itu supaya tidak merembes kemana-mana dan pertumpahan darah maka kami datang ke DPRK," sebutnyan.

Sementara itu, Syamsuddin Ali, yang merupakan mantan Ketua Tuha Peut yang diberhentikan Pada tanggal 5 Februari lalu. Ia mengakui bahwa Kehadiran warga ke DPRK tersebut adalah untuk mencari solusi dari persoalan tersebut, sebab para Dewan merupakan wakil dari rakyat.

"Makanya kami meminta kepada anggota Dewan terhormat agar menindaklanjuti persoalan ini, yakni menyangkut Undang-undang yang sudah dibuat. Sebab, tidak ada penerimaan pencalonan Keuchik, akibat tidak lengkap pelaporan persoalannya, kenapa saya di berhentikan," sebutnya.

Menanggapi hal itu dari Komisi A DPRK Abdya, Zaman Akli menyebutkan, terkait dengan kerusuhan di Gampong Pusu Ingin Jaya menurutnya terjadi kesalahpahaman. "Permasalahan ini tentunya tidak selesai dalam saat ini juga, maka kami minta dihadirkan Camat Manggeng, dan perosoalan pecat memecat bukan wewenang legislatif, kami hanya bisa menyarankan kepada Pemerintah Daerah," demikian paparnya.


|RAHMAT

Komentar

Loading...