Unduh Aplikasi

Wapresma Unsyiah Desak BPK Audit Dana Hibah Dinas Dayah

Wapresma Unsyiah Desak BPK Audit Dana Hibah Dinas Dayah
Wapresma Unsyiah, Muhammad Dzaky Naufal. Foto: Ist

BANDA ACEH - Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Muhammad Dzaky Naufal mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh, melakukan audit terkait penyaluran dana hibah di Dinas Pendidikan Dayah Aceh tahun anggaran 2020, yang menuai polemik.

"Kami meminta BPK dan Inspektorat mengawal penuh, agar dana hibah yang akan disalurkan kepada lembaga yang tidak cukup syarat dihentikan dan tidak disalurkan," kata Dzaky kepada AJNN, Senin (18/5).

Dikatakan Dzaky Naufal, sekitar Rp 1,7 triliun anggaran dipersiapkan Pemerintah Aceh dalam menangani pandemi global Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Aceh. Dana tersebut bersumber dari APBA tahun 2020, yang tersebar di seluruh SKPA.

Baca: Usamah El-Madny: Alokasi Dana Hibah 85 Persen Bersumber dari Pokir

Refocusing dan realokasi anggaran itu merupakan konsekuensi dan tindaklanjut surat keputusan bersama (SKB) dua menteri terkait percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam penanganan Covid-19. Dasar itu pula, Pemerintah Aceh melakukan refokusing anggaran.

Namun, menurut penilaiannya, pengalihan dana sebesar itu dari sejumlah SKPA malah menimbulkan persoalan serius lain yang seharusnya tak perlu terjadi. Ia melihat, setelah refocusing anggaran dilakukan Plt Gubernur, beberapa SKPA terkesan tidak siap.

"Ketidaksiapan ini bisa disebabkan oleh minimnya profesionalitas elit birokrasi, kurangnya transparansi anggaran hingga nihilnya integritas para pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di dinas-dinas," ujarnya.

"Gejolak yang terjadi di Dinas Dayah Aceh, kami rasa ini merupakan permasalahan yang harus segera direspon oleh Plt Gubernur Aceh dengan cara apapun agar problematika ini tidak semakin melebar dan mengganggu pelayanan publik lainnya," sambung Dzaky.

Baca: Banyak Dayah Tak Terdaftar, Asrizal Asnawi: Data Ulang, Tapi Jangan Pilih Kasih

Ditambahkannya, sebagai salah satu instansi yang lahir dari rahim perdamaian Aceh, Dinas Dayah Aceh harus dikelola secara professional dan seharusnya memberi dampak positif bagi kemajuan dayah-dayah di Aceh.

"Sayangnya, alih-alih melahirkan inovasi-inovasi, hari ini malah yang terdengar kebijakan Kepala Dinas Dayah Aceh justru melahirkan banyak pro dan kontra," tuturnya.

Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Zaman juga mempertanyakan mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dayah terkait lolosnya ratusan daftar menerima yang tidak masuk dalam daftar Dayah serta Balai Pengajian sesuai SK Gubernur Aceh nomor 451.44/770/2019.

“saya mencium sesuatu, ini baru dugaan, jangan-jangan ratusan daftar penerima ini tidak diusulkan sesuai mekanisme, artinya naik ditengah jalan,” ujarnya.

Baca: Nasrul Zaman: Dinas Dayah Dikelola Serampangan

Kendati demikian, kata dia, aparat penegak hukum sudah bisa masuk dengan data awal 2020 ini. Aparat kepolisian, sudah bisa memulai pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) terkait dugaan penyalahgunaan mekanisme distribusi anggaran dayah pada dua tahun sebelumnya.

"Aparat penegak hukum sudah bisa masuk dengan data awal 2020 ini, kami menduga pola yang sama telah dilakukan untuk tahun 2018 dan 2019," pungkas pria berkacamata ini.

Komentar

Loading...