Unduh Aplikasi

DUGAAN GRATIFIKASI TERKAIT PENANGANAN PERKARA WALI KOTA TANJUNG BALAI

Wali Kota Tanjung Balai, Penyidik hingga Pengacara Jadi Tersangka KPK

Wali Kota Tanjung Balai, Penyidik hingga Pengacara Jadi Tersangka KPK
Konferensi pers penetapan tersangka Foto: Screenshot video YouTube KPK

JAKARTA -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2016-2021, M.Syahrial sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara Terkait Penanganan Perkara Walikota Tanjung Balai Tahun 2020-2021. Dalam kasus tersebut, KPK juga menetapkan Maskur Husain (Pengacara) dan Stepanus Robin Pattuju (Penyidik KPK) sebagai tersangka.

Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan terhadap para tersangka yaitu Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain masing-masing untuk 20 hari ke depan terhitung dimulai tanggal 22 April 2021 sampai dengan 11 Mei 2021.

"SRP (Stepanus Robin Pattuju ) di tahan pada Rutan KPK Gedung Merah Putih dan MH (Maskur Husain) ditahan pada Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Sebagai upaya antisipasi penyebaran Covid 19 di lingkungan Rutan KPK, tersangka akan lebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari pada Rutan KPK Kavling C1. Sementara MS (M.Syahrial) saat ini masih dalam pemeriksaan di Polres Tanjung Balai," kata Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri dalam  keterangan pers kepada AJNN

Ali Fikri menyebutkan, kontruksi perkara berawal pada Oktober 2020, SRP melakukan pertemuan dengan MS di rumah dinas Aziz Syamsudin Wakil Ketua DPR RI di Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, AZ memperkenalkan SRP dengan MS karena diduga MS memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung Balai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap Penyidikan dan meminta agar SRP dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK.

Menindaklanjuti pertemuan di rumah AZ kata Ali Fikri, kemudian SRP mengenalkan MH kepada MS untuk bisa membantu permasalahannya. SRP bersama MH sepakat untuk membuat komitmen dengan MS terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung Balai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp1,5 miliar

"MS menyetujui permintaan SRP dan MH tersebut dengan mentransfer uang secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik RA (Riefka Amalia) teman dari saudara SRP dan juga MS memberikan uang secara tunai kepada SRP hingga total uang yang telah diterima SRP sebesar Rp1,3 miliar," katanya.

Dikatakan Ali Fikri, pembukaan rekening bank oleh SRP dengan menggunakan nama RA dimaksud telah disiapkan sejak bulan Juli 2020 atas inisiatif MH. 

"Kemudian setelah uang diterima, SRP kembali menegaskan kepada MS dengan jaminan kepastian bahwa penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjung Balai tidak akan ditindaklanjuti oleh KPK," katanya.

Dari uang yang telah diterima oleh SRP dari MS, lalu diberikan kepada MH sebesar Rp325juta dan Rp200 juta. MH juga diduga menerima uang dari pihak lain sekitar Rp200 juta sedangkan SRP dari bulan Oktober 2020 sampai April 2021 juga diduga menerima uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank atas nama RA sebesar Rp438 juta. 

Atas perbuatan tersebut, SRP dan MH disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf batau pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah
diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan MS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Ali Fikri menyebutkan, selain penanganan tindak pidana tersebut, KPK juga akan melaporkan dugaan pelanggaran etik tersebut  kepada Dewan Pengawas KPK.

"KPK memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas terjadinya dugaan penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh oknum Penyidik KPK. Perilaku ini sangat
tidak mencerminkan sikap pegawai KPK yang harus menjunjung tinggi kejujuran dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya,"katanya.

Ali Fikri juga mengimbau kepada institusi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat lainnya agar segera melapor kepada kepolisian setempat danmenginformasikan kepada KPK apabila ada pihak yang meminta fasilitas, uang, dan sebagainya, atas dalih penghentian perkara atau dalih lainnya.

"KPK kembali menegaskan bahwa memegang prinsip zero tolerance dan tidak akan mentolelir setiap penyimpangan serta memastikan akan menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu," katanya.

Komentar

Loading...