Unduh Aplikasi

Walhi: Musibah di Kluet Tengah Jadi Pintu Masuk Perbaikan Tata Kelola Tambang di Aceh

Walhi: Musibah di Kluet Tengah Jadi Pintu Masuk Perbaikan Tata Kelola Tambang di Aceh
Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Muhammad Nur. Foto: IST.

BANDA ACEH – Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, Muhammad Nur mengungkapkan peristiwa meninggalnya 2 orang serta 6 orang luka-luka akibat tertimbun longsor saat menambang emas di lokasi bekas galian tambang di Gampong Simpang Dua kecamatan Kluet Tengah,Kemukiman Menggamat, Aceh Selatan menjadi catatan penting bagi Manajemen Koperasi Serba Usaha (KSU) Tiega Manggis serta pemerintah Aceh dalam mengawasi pertambangan di Aceh.

Menurut Muhammad Nur, musibah yang terjadi di Aceh Selatan sebenarnya bisa dihindari dengan kepedulian dan ketaatan terhadap prosedur-prosedur (SOP) keselamatan dalam berkerja yang harus dipatuhi oleh semua pihak.

Karena, kata Muhammad Nur, pengambilan material tambang yang dilakukan oleh masyarakat berada dalam konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Koperasi Serba Usaha (KSU) Tiega Manggis.

Baca: Komisi II DPRA Minta Pemerintah Serius Tertibkan Tambang Tradisional

“Peristiwa ini harus menjadi catatan penting bagi manajemen KSU, dan ikut bertanggung jawab atas musibah yang dialami oleh masyarakat, sehingga kejadian yang sama tidak terulang kembali. Kedepannya perlu pembatasan waktu dalam menambang dan keterlibatan masyarakat harus dilakukan secara legal, sehingga tidak masyarakat mendapatkan jaminan dan diakui haknya dimata hukum,” kata Muhammad Nur, kepada AJNN, Jumat (19/3).

Muhammad Nur mengatakan, selain tanggungjawab KSU, terjadinya musibah ini juga tidak terlepas dari lemahnya pengawasan oleh pemerintah provinsi selaku pemilik kewenangan sektor pertambangan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan seharusnya ikut berperan aktif dalam pemantauan instrumen lingkungan hidup usaha pertambangan, karena pemerintah Aceh Selatan paham betul bagaimana kondisi lingkungan di Manggamat yang secara tata ruang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana pergerakan tanah.

“Untuk itu, kta mendesak pemerintah kabupaten dan provinsi untuk melakukan investigasi mendalam dan langkah-langkah hukum sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Begitu juga halnya lembaga penegakan hukum juga ikut melakukan penyidikan untuk mencari dan menemukan apakah ada unsur pidana dalam musibah tersebut. Sehingga musibah yang terjadi di Menggamat  menjadi pintu masuk perbaikan tata kelola pertambangan secara menyeluruh di Aceh,” tutupnya

Komentar

Loading...