Unduh Aplikasi

Walhi Minta Tinjau Ulang Pembangunan Jalan di Gayo Lues

Walhi Minta Tinjau Ulang Pembangunan Jalan di Gayo Lues
Direktur WALHI Aceh, Muhammad Nur. Foto: Ist

BANDA ACEH - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh meminta pembangunan jalan dalam kawasan hutan di Kampung Rerebe, Kecamatan Tripa Jaya, Kabupaten Gayo Lues harus memiliki izin layak lingkungan dan izin pinjam pakai kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur mengatakan tujuan pembangunan jalan tersebut untuk memajukan pariwisata yang ada di Gayo Lues, seharus pemerintah juga pertimbangkan terhadap penerima manfaat dari masyarakat sekitar. Pasalnya masyarakat setempat menolak pembangunan jalan dalam kawasan hutan karena akan berdampak dan terjadi perambahan hutan dikemudian hari.

"Pemerintah harus memperhatikan penolakan pembangunan jalan sudah dilakukan oleh masyarakat karena penilaian masyarakat terhadap pembangunan jalan tersebut belum dibutuhkan," kata M Nur, Senin (28/10).

Menurutnya pemerintah tidak hanya melihat peraturan menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata, namun juga tidak bisa mengabaikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, karena pembangunan tersebut berada dalam kawasan hutan.

"Sebelum memulai kegiatan infrastruktur jalan yang meliputi kegiatan pemeliharaan, pelebaran di dalam rumija, rehabilitasi dan peningkatan, diperlukan koordinasi dengan Balai Kehutanan terkait. Hal tersebut diperlukan konsultasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)/ atau Ditjen Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan untuk memperoleh peta kawasan hutan yang paling mutakhir," ujarnya.

Ia menambahkan perkiraan kawasan hutan yang akan dilalui oleh rencana pembangunan jalan sudah harus diketahui sejak tahap perencanaan teknis awal (studi kelayakan).

Bahkan, kata M Nur, Direktorat Bina Teknik, Ditjen Bina Marga sebagai penanggungjawab penyiapan dokumen lingkungan (AMDAL) perlu Mengajukan Permohonan Telaahan Kawasan Hutan Lindung/Konservasi kepada Instansi Kehutanan (Balai Pemantapan Kawasan Hutan /BPKH) untuk mendapatkan kepastian luas kawasan hutan yang akan terkena rencana jalan.

"Pengajuan Telaahan Kawasan Hutan ini dapat dilakukan bersamaan dengan proses AMDAL, tapi harus setelah mendapatkan kepastian DED (lengkap dengan titik-titik koordinat trase jalan, lebar rumija, jenis konstruksi yang akan menjadi bagian dari keseluruhan jalan," ungkapnya.

Untuk itu, ia berharap pembangunan jalan dalam kawasan hutan harus patuhi peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh izin dalam hal pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan dan NOMOR P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

"Yang penting dari persoalan ini, masyarakat mengkhawatirkan rusaknya sumber mata air sebagai sumber kehidupan, hitungan cepat kami ada sekitar 800 jiwa yang membutuhkan air saat ini," jelasnya.

Komentar

Loading...