Unduh Aplikasi

Walhi Minta Pemerintah Tertibkan Tambang Emas Ilegal di Nagan Raya

Walhi Minta Pemerintah Tertibkan Tambang Emas Ilegal di Nagan Raya
Konferensi pers Walhi

BANDA ACEH - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh meminta pemerintah segera menertibkan pertambangan emas di Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Walhi menilai akan banyak dampak buruk atas pertambangan emas ilegal di kawasan itu.

Kepala Divisi Advokasi Walhi Aceh, Muhammad Nasir menyampaikan, dari hasil investigasi, penambangan emas secara ilegal di Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya berada di beberapa desa yang mencakup wilayah pemukiman penduduk, aliran sungai, serta kawasan hutan produksi dan lindung.

"Hasil investigasi ditemukan desa-desa yang memiliki aktifitas pertambangan emas ilegal, yaitu Desa Blang Baroe PR, Desa Panton Bayam, Desa Blang Leumak serta Desa Krueng Cut dengan luas administrasi keseluruhan desa tersebut mencapai 1.108,93 Haktare (Ha)," kata M Nasir saat  konferensi pers di sekretariat Walhi Aceh, Selasa (3/10).

Kata Nasir, selain penambangan emas dalam pemukiman warga, kegiatan ini juga dilakukan di kawasan sungai, baik aliran yang melintasi pemukiman warga, maupun hulu sungai yang berada di kawasan hutan produksi dan lindung. Sungai yang memiliki aktifitas pertambangan emas yaitu Krueng Cut dan Krueng Pelabuhan yang merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) setempat.

Nasir menyebutkan, dalam kegiatan pertambangan ini mereka menggunakan alat berat seperti beko yang didatangkan dari luar desa tersebut, dan dari pengakuan warga disampaikan sebahagian penambang (warga setempat) sudah memiliki alat berat sendiri yang dibeli dari hasil penambangan emas.

Hitungan Walhi Aceh, selama proses investigasi di lapangan, jumlah alat berat yang ada di desa mencapai 65 unit lebih. Walhi Aceh dapat memastikan alat berat di Beutong untuk kegiatan penambangan emas tidak kurang dari 150 unit. Penambang juga menggunakan alat penyaring emas (Asbuk), dan mesin pompa air.

"Ada juga sebagian warga yang mencari emas secara manual, yaitu dengan cara mendulang. Saat investigasi lapangan, Walhi Aceh menemukan warga yang sedang mendulang emas di alur belakang rumah penduduk," paparnya.

Sementara itu, lanjut M Nasir akan banyak dampak yang akan dialami nantinya akibat dari penambangan itu seperti hiangnya lahan pertanian dan perkebunan warga, dampak ini yang sudah terjadi dimana lahan pertanian sawah dan perkebunan disana sudah menjadi areal pertambangan. Ancaman terhadap rumah warga dan fasilitas umum karena kegiatan ini tidak jauh dari rumah warga dan mesjid.

Selain itu, aktifitas pertambangan emas ilegal di Beutong juga berdampak terhadap terbukanya peluang dan akses ilegal loging. Walhi Aceh menemukan puluhan titik tumpukan kayu hasil tebangan dari hutan alam di lokasi pertambangan emas. Dalam waktu yang sama, Walhi Aceh juga menemukan warga yang membawa balok/kayu hasil ilegal logging melalui aliran sungai, yaitu Krueng Kila, ini derdampak serius terhadap fisik serta kualitas sungai Krueng Cut dan Krueng Pelabuhan sebab bisa berdampak terhadap 261,73 Ha lebih wilayah sungai.

Tak hanya itu, Walhi juga menemukan jalan yang rusak akibat dilintasi beko sehingga kondisi jalan yang berlubang dan berlumpur, juga merusak kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

"Dampak terbesar yang berpotensi akan terjadi akibat dari pertambangan emas ilegal di Beutong adalah bencana banjir. Kondisi fisik sungai yang rusak akan menjadi pemicu potensi bencana tersebut terjadi. Jika terjadi banjir bandang, maka akan banyak memakan korban," pungkas M Nasir.

Dengan adanya persoalan tersebut, Walhi Aceh mendesak Bupati Nagan Raya dan Gubernur Aceh untuk menertibkan atau menutup aktifitas pertambangan emas ilegal di Kecamatan Beutong ini. Dan meminta Polres Nagan Raya dan Polda Aceh untuk melakukan penindakan dalam bentuk penyitaan alat pertambangan emas ilegal serta memproses secara hukum terhadap pemilik alat berat tersebut.

"Pemerintah harus bersikap secara bersama untuk menyelamatkan alam Aceh," Harap Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur.

Dalam waktu dekat, Walhi Aceh juga akan menindaklanjuti temuan itu kepada pemerintah baik eksekutif maupun legislatif di Nagan Raya.

Komentar

Loading...