Unduh Aplikasi

Walhi Minta Pemerintah Serius Hentikan Pertambangan Illegal di Aceh Barat

Walhi Minta Pemerintah Serius Hentikan Pertambangan Illegal di Aceh Barat
Tambang ilegal di Kuala Anoe. Foto: Dok Walhi Aceh

BANDA ACEH - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh mendesak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Aceh Barat untuk melakukan pengawasan terhadap praktek pertambangan emas ilegal di kawasan Kuala Anoe, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat.

Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur mengungkapkan kalau lokasi pertambangan illegal tersebut berada dalam kawasan hutan lindung dan merusakan bantaran Sungai Woyla – Seunagan. Sementara Kecamatan Sungai Mas berada pada DAS Woyla yang merupakan bagian dari Wilayah Sungai Woyla - Bateue.

Ia menjelaskan kawasan Krueng Woyla melintasi Gampong Tutut Dan Lancong memiliki potensi sumber emas. Dalam pasal 23 dan pasal 24 Qanun Aceh Barat No.1 Tahun 2013 Tentang RT RW Kabupaten Aceh Barat disebutkan Kawasan Krueng Woyla – Seunagan merupakan kawasan lindung wilayah sungai, sebagai kawasan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya alam dan pengendalian daya rusak air.

"Meskipun telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, fakta di lapangan telah terjadi pertambangan emas ilegal di kawasan tersebut," kata M Nur, Rabu (9/9).

Tambang ilegal di Kuala Anoe. Foto: Dok Walhi Aceh

Selain itu, ia mengungkapkan kalau aktivitas pertambangan ilegal merupakan pelanggaran Pasal 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aktifitas pertambangan ilegal juga melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Semua praktek pertambangan harus memiliki izin dan harus sesuai dengan kebijakaan rencana tata ruang daerah serta perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Dalam hal ini, meskipun dari pihak Pemerintah Aceh Barat sudah melakukan imbauan atau larangan terkait dengan pertambangan illegal, pada kenyataannya aktifitas pertambangan masih terjadi dan memasuki alat berat dalam kawasn hutan lindung.

"Akan tetapi hingga saat ini tidak ada penindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh supaya kegiatan pertambangan illegal tidak lagi terjadi dalam kawasan hutan lindung," kata M Nur.

Komentar

Loading...