Unduh Aplikasi

Walhi Minta KLHK Segera Pindahkan Kantor BBTNGL ke Aceh

Walhi Minta KLHK Segera Pindahkan Kantor BBTNGL ke Aceh
Direktur Walhi Aceh, M Nur. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera merealisasikan pemindahan kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) ke Aceh.

Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Muhammad Nur mengatakan, permintaan pemindahan kantor tersebut juga sudah disampaikan Pemerintah Aceh kepada KLHK melalui surat nomor 522/23293 tentang penetapan kembali kantor BBTNGL tertanggal 22 Oktober 2015, dan surat kedua nomor 011/3517 tertanggal 25 Februari 2017.

"Sedangkan surat ketiga kalinya bernomor 522/9160 tertanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan kembali kantor BBTNGL di Aceh," kata Muhammad Nur kepada wartawan, Jumat (3/7).

Baca: TA Khalid Jangan Latah Soal BBTNGL

Kemudian, kata M Nur, permintaan tersebut juga diperkuat kembali melalui surat Ombusman Perwakilan Aceh nomor 0071/SRT/0037.2017/BNA-01/IV/2017 yang menyikapi laporan Walhi Aceh pada tertanggal 23 Februari 2017 tentang pemindahan kantor BBTNGL dari Medan ke Aceh.

"Bahwa surat pemerintah Aceh sepakat dengan para pihak strategis lainnya untuk segera mungkin memindahkan kantor BBTNGL ke Aceh," ujarnya.

M Nur menyampaikan, pertimbangan pemindahan kantor itu karena 80 persen luas wilayah TNGL berada di Aceh, hal ini akan mempermudah Pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan kantor BBTNGL mengenai perlindungan, pelestarian, pengelolaan, dan pemanfaatan.

Jika ditinjau dari aspek hukum, juga bisa memudahkan penanganan kasus di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) oleh kepolisian daerah Aceh. Termasuk persoalan agenda pengawasan maupun pengelolaan secara komprehensif serta efesiensi lainnya yang menjadi pertimbangan penting.

"Pemindahan dilakukan segera mungkin, berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang, fungsi utamanya harus menjadi perhatian Pemerintah Aceh bersama pihak strategis lainnya," ucap M Nur.

M Nur menuturkan, dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 di Pasal 150 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah menugaskan pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan KEL di wilayah Aceh dalam bentuk pelindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari.

Walhi menilai, permintaan pemindahan ini dapat mendukung agenda jangka panjang keberlanjutan KEL, serta menunjukan kemampuan Pemerintah Aceh mengelola KEL secara bijak sesuai dengan fungsinya.

"Karena bencana ekologis, kasus konflik satwa manusia, konflik kepentingan ruang dan KEL yang memberikan sumber kehidupan bagi semua mahkluk," tuturnya.

Komentar

Loading...