Unduh Aplikasi

Walhi Minta Irwandi-Nova Tak Abaikan Isu Lingkungan

Walhi Minta Irwandi-Nova Tak Abaikan Isu Lingkungan
Direktu:r Walhi Aceh Muhammad Nur. Foto: Ist

BANDA ACEH - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Irwandi-Nova untuk memprioritaskan isu lingkungan hidup.

"Bagaimanapun bentuk pembangunan yang mau digarap ke depan butuh sumberdaya alam dari hutan dan lahan, tidak mungkin tanpa perencanaan yang matang pembangunan bisa diwujudkan dengan mudah, apalagi Pemerintah Turki mengatakan akan melakukan investasi segala bidang dengan syarat mempermudah hukum di indonesia" kata Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur, Senin (16/10).

M Nur mengingatkan, basis pembangunan itu ada banyak aturan hukum yang berlaku di Indonesia baik itu UU 32 Tahun 2009 Tentang PPLH, UU No 26 Tahun 2007 tentang Tataruang dan Regulasi Pertanahan maupun UU Kehutanan dan berbagai kebijakan negera lainnya yang mengatur pemanfaatan, pengawasan, pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup.

"Jika semua regulasi dilanggar, maka akan menambah daftar masalah lingkungan hidup di Aceh," katanya.

Menurutnya, investasi yang baik harusnya mendukung keinginan rakyat Aceh, bukan keinginan kapitalis atau neolib yang dapat menghancurkan ekonomi rakyat, karena rakyat Aceh belum mampu bersaing dalam bidang apapun dengan wilayah lain di Indonsia bahkan dunia internasional.

"Karena kesiapan system yang mendukung rakyat aceh menuju tata produksi yang baik, pola konsumsi yang benar dan pola produksi yang tepat belum difasilitasi pemerintah hingga akhir tahun 2017," kata M Nur.

Dikatakan M Nur harusnya tahun pertama Pemerintah Aceh dibawah kekuasaan Irwandi-Nova memetakan kembali apa yang cocok diinvestasi di Aceh, jangan kaku hanya bidang energy dan infastruktur semata.

"Karena semua yang akan dibangun butuh perawatan, teknologi maupun SDM yang handal untuk merawatnya, sehingga jangan sekedar bicara jumlah investasi di Aceh akan tetapi sangat tidak produktif dimasa akan datang," sebut M Nur.

Kata dia, Walhi Aceh mendukung kerja-kerja Pemerintah Aceh di bawah kekuasaan Irwandi-Nova, akan tetapi semangatnya harus berbasis tata kelola hutan dan lahan yang baik dan sesuai dengan keinganan rakyat.

"Jika sudah terpetakan keinginan rakyat silahkan undang berbagai wakil negara lainya untuk mendukung pembangunan Aceh. Karena hingga akhir tahun 2017 tepatnya 100 hari penilaian kinerja Irwandi-Nova belum ada satupun perkara lingkungan hidup di respon dengan baik, baru memberikan catatan atau arahan kepada para bupati/walikota untuk isu lingkungan hidup," kata M Nur.

Walhi mendorong investasi harusnya berbasis wilayah kabupaten kota bukan basis provinsi yang begitu luas sehingga masyarakat yang tersebar di berbagai kabupaten kota dapat menikmati hasil investasi yang nyata melalui perhutanan sosial yang dapat mengembangkan ekonomi alternatif selain sawit dan hasil tambang untuk rakyat Aceh.

"Artinya sudah saatnya Pemerintah Aceh menjadikan Aceh sebagai lumbung pertanian yang handal dapat menembus pasar internasional sehingga rakyat sejahtera dengan sektor pertanian dan laut, tanpa harus memaksa pembangunan ala Singapure tapi rakyatnya tergusur oleh waktu dan keadaan," katanya.

IKLAN HPI
Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...