Unduh Aplikasi

Walhi Minta DLHK dan Kepolisian Evaluasi Izin PT Raja Marga

Walhi Minta DLHK dan Kepolisian Evaluasi Izin PT Raja Marga
Foto: Ist

BANDA ACEH - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh meminta kepada Kepolisian dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus serius melakukan audit terhadap perusahaan yang melakukan pembuangan limbah tidak sesuai aturan hukum yang berlaku.

Direktur Walhi Aceh,Muhammad Nur, mengatakan masyarakat Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya mengeluahkan kejadian itu. Pasalnya pencemaran limbah yang dilakukan oleh PT Raja Marga yang berdampak terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat.

"Kasus pencemaran limbah PT Raja Marga sudah pernah kami laporkan Dirkrimsus Polda Aceh dan DLHK, akan tetapi hingga saat ini belum ada progress yang dilakukan, sampai sekarang ini masyarakat masih mengeluh bahwa perusahaan belum taat terhadap aturan hukum terkait pengelolaan limbah yang dihasilkan dari pengelohan kelapa sawit," kata M Nur, Senin (7/9).

Menurutnya Pemerintah Aceh melalui DLHK harus mengambil sikap tegas dan harus berani memberikan sanksi terhadap perusahaan yang tidak patuh terhadap pengelolaan lingkungan, jika perlu lakukan evaluasi terhadap izin lingkungan yang telah diberikan, supaya perusahaan memperbaiki sistem pengelolaan limbah mereka.

"Berdasarkan pengaduan warga bahwa kondisi kolam pengelolaan limbah tidak memenuhi standar, ditemukan beberapa kerusakan dipematang kolam, sehingga limbah dengan mudah tercampur antara kolam satu ke kolam lainnya," ungkapnya.

Ia menjelaskan adanya temuann kerusakaan lingkungan dan pelanggaran hukum, pihak perusahaan harus mengganti kerugian lingkungan yang ditimbulkan akibat pencemaran limbah. Padahal DLHK sudah menemukan tindakan pelangaran yang dilakukan oleh PT Raja Marga yaitu tidak melaksanakan ketentuan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup untuk sumber dampak yang berasal dari kualitas udara, kebisingan, kebauan, limbah padat, limbah cair, limbah bahan bahaya dan beracun (B3) serta kualitas air.

"Selain itu juga, tidak melakukan laporan pelaksaan UKL-UPL untuk semester I tahun 2019 semester II tahun 2019 kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini menunjukan bahwa tidak memiliki etikat baik dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang berdampak langsung kepada masyarakat," jelasnya.

Ia mengatakan seharusnya DLHK dan Kepolisian sudah bisa melakukan penindakan terhadap perusahaan PT Raja Marga yang tidak patuh dan tidak menjalankan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai sudah disebutkan dalam UKL-UPL, karena ini sangat jelas perbuatan melawan hukum.

Komentar

Loading...