Unduh Aplikasi

WALHI Minta DLHK Aceh Batalkan Kerjasama Restorasi Eks Perambahan Hutan di Aceh Tamiang

WALHI Minta DLHK Aceh Batalkan Kerjasama Restorasi Eks Perambahan Hutan di Aceh Tamiang
Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Muhammad Nur. Foto: IST

BANDA ACEH - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh untuk mengevaluasi dan mencabut kerjasama dengan Masyarakat Eks Perambahan hutan yang berlokasi di Kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang.

Karena menurut Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Muhammad Nur, di lokasi tersebut saat ini dilakukan pembangunan jalan dalam kawasan hutan. Hal tersebut menurut M Nur berarti bahwa kegiatan pembangunan jalan bertentangan dengan perjanjian kerjasama. 

"Dimana perjanjian menyebutkan melakukan restorasi areal eks perambahan pada hutan lindung dengan kegiatan pengkayaan jenis tanaman kehutanan baik kayu maupun non kayu," ujar M Nur dalam keterangan pers kepada AJNN, Senin (3/5/2021) di Banda Aceh.

WALHI Aceh sendiri telah mengirim surat permintaan (Permohonan) bernomor: 40/DE/WALHI Aceh/V/2021 pada Senin tanggal 3 Mei 2021 kepada DLHK Aceh dengan perihal permohonan mencabut perjanjian kerjasama.

Sebagai informasi sebelumnya  Pemerintah Aceh melalui Dinas Kehutanan Aceh pada tahun 2015 lalu melakukan perjanjian kerjasama dengan masyarakat eks perambah hutan dengan perjanjian bernomor 050/1899-IV Tentang Restorasi Areal Eks Perambahan Pada Hutan Lindung di Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang.

Tujuan awal perjanjian ini membuka ruang kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan perambahan sehingga mengubah fungsi hutan.Tujuan kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dengan masyarakat yaitu pertama melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap areal eks perambahan pada hutan lindung, kedua melakukan restorasi areal eks perambahan pada hutan lindung dengan kegiatan pengkayaan jenis tanaman kehutanan baik kayu maupun non kayu dan ketiga melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung.

Namun menurut M Nur, perjanjian kerjasama restorasi tersebut pada kenyataannya adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat diluar tujuan yang sudah disepakati dalam perjanjian.

"Jika ini terus dilakukan maka peluang perambahan hutan akan terus terjadi, membuka askes jalan dalam kawasan hutan akan mempermudah masyarakat sekitar hutan melakukan illegal logging," ujar M Nur.

Kemudian enurut M Nur, tanaman sawit yang seharusnya ditebang, tapi kenyataannya tidak seluruhnya ditebang. Selain itu kerjasama tersebut juga tidak dilakukan bersama dengan masyarakat perambah tetapi dengan badan usaha swasta, setoran ke kas daerah diduga tidak jelas.  
 
"Untuk itu WALHI Aceh meminta kepada DLHK Aceh untuk mencabut surat perjanjian kerjasama tersebut karena kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan isi surat perjanjian kerjasama restorasi," pungkas M Nur.

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...