Unduh Aplikasi

WALHI: Kerugian Aceh Akibat Bencana Sepanjang 2017 Capai Rp 1,5 Triliun

WALHI: Kerugian Aceh Akibat Bencana Sepanjang 2017 Capai Rp 1,5 Triliun
Beberapa warga dari Aceh Selatan yang dihadirkan dalam konferensi pers WALHI Aceh. Foto: Rahmat Fajri

BANDA ACEH - Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh mencatat telah terjadi sebanyak 120 kali bencana alam dan lingkungan di Aceh selama 2017, dan menyebabkan kerugian mencapai Rp 1,50 triliun dengan korban jiwa yang mencapai korban jiwa 62.487 ribu orang.

Kepala Divisi Advokasi WALHI Aceh, Muhammad Nasir merincikan, dari data tersebut terdapat abrasi sebanyak 8 kali, puting beliung 22 kali, banjir 38 kali, longsor 25 kali, gempa dan kebakaran lahan 2 kali, pencemaran limbah, wabah penyakit dan hama masing-masing 3 kali serta kekeringan sebanyak 14 kali.

"Akibat bencana tersebut banyak kerusakan lahan, mushola, tempat tinggal, serta infrstruktur lainnya. Bahkan juga membuat warga terserang penyakit, hasil pertanian yang gagal panen sehingga mereka beralih ke mata pencaharian lain," kata M Nasir saat menggelar konferensi pers catatan akhir tahun WALHI Aceh, di kantornya, Senin (8/12).

Kata Nasir, semua data ini diperoleh dari hasil riset yang mereka lakukan, pantauan dan data sekunder yang didapatkan dari pemerintah.

Dalam catatan WALHI, kondisi hutan dan lahan di Aceh saat ini telah terjadi kehilangan wilayah kelola rakyat mencapai 123.162 Hektare (Ha) karena sengketa lahan dengan Hak Guna Usaha (HGU) sawit, pembangunan infrastruktur, alih fungsi lahan sawah, pertambangan emas ilegal dan industri semen di Aceh.

"Kerusakan lahan akibat bencana juga tergolong tinggi mencapai 14.762 ha, yang disebabkan oleh banjir, abrasi, erosi, kekeringan, limbah dan kebakaran lahan," ujarnya.

Nasir juga menyebutkan, pertambangan emas ilegal masih juga terjadi hingga saat ini pada 7 Kabupaten/Kota di Aceh, yaitu di wilayah Menggamat, Kecamatan Kluet Tengah dan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Beutong Nagan Raya, kawasan Sungai Mas Aceh Barat, Kecamatan Mane dan Geumpang Pidie, kawasan gunung Ujuen Aceh Jaya, di Lhong Aceh Besar dan di Kecamatan Linge Guruguh Kampung Lumut Aceh Tengah.

Terkait persoalan tersebut, WALHI sudah melakukan upaya investigasi ke lokasi pertambangan yang bermasalah, kampanye media, melakukan gugatan, pendampingan hukum warga serta melaporkan kasus ke aparat penegak hukum, pengadilan maupun pemerintah.

"WALHI Aceh akan terus memantau semua kasus yang dinilai telah merusak lingkungan di Aceh," tuturnya.

Sementara itu, Direktur WALHI Aceh, Muhammad Nur menegaskan konflik lahan bukan persoalan biasa yang dibiarkan begitu saja oleh pemerintah baik Kabupaten/Kota maupun provinsi, karena jika masalah konflik lahan disepelekan maka akan ada warga yang terdiskriminasi.

M Nur mencontohkan, seperti kasus sengketa lahan antara warga di Aceh Selatan dengan PT Asdal, yang pada akhirnya banyak warga yang dipenjarakan, sehingga mereka harus berusaha mencari bantuan hukum dan pendampingan.

"Pemerintah jangan menyepelekan masalah konflik lahan, persoalan ini besar, sampai terjadinya diskriminasi terhadap warga bahkan dipenjara seperti hal nya kasus sengketa lahan antara warga dengan PT Asdal di Aceh Selatan," pungkasnya.

Dalam konferensi pers itu, WALHI juga turut menghadirkan warga dari Aceh Selatan yang mendapatkan masalah dan juga pernah dipenjara akibat dari persoalan mereka dengan PT Asdal 2017 lalu. Untuk itu dirinya meminta pemerintah harus membantu masyarakat mendapatkan hak nya secara baik.

"Sudah kewajiban pemerintah menfasilitasi warga mendapatkan haknya secara baik. Dan konflik harus diselesaikan oleh pemerintah," Desak M Nur.

Dirinya menyebutkan, masih banyak kasus lingkungan lain di Aceh selain konflik lahan, seperti hal nya kerusakan hutan lindung di Aceh, masalah tersebut diminta harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.

Komentar

Loading...