Unduh Aplikasi

Walhi Desak Kasus Rambah Hutan Lindung di Aceh Selatan Ditangani Polda

Walhi Desak Kasus Rambah Hutan Lindung di Aceh Selatan Ditangani Polda
Tim gabungan menyita sejumlah barang bukti di lahan yang disebut-sebut milik HT Sama Indra

BANDA ACEH - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh mendesak penanganan kasus dugaan perambahan Hutan Lindung di Gampong Jambo Papeun, Kecamatan Meukek, Aceh Selatan ditangani Polda Aceh sehingga dapat diusut secara maksimal.

Baca: Bupati Aceh Selatan Diduga Rambah Hutan Lindung

Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur mengatakan kasus perambahan tersebut diduga terlibat pejabat di Aceh Selatan, sehingga penting kasus ini ditangani Polda Aceh untuk mendapatkan aktor utama. Jadi, tidak hanya menangkap pekerja lapangan tetapi perlu juga diminta pertanggungjawaban hukum terhadap aktor utama dari kasus itu.

"Hasil dari operasi gabungan yang dilakukan oleh Polhut, TNI/Polri, dan LSM Lingkungan di Aceh Selatan pada Senin (2/10) kemarin menjadi pintu masuk untuk membongkar secara tuntas kasus perambahan itu," kata Muhammad Nur  kepada AJNN, Rabu (4/10).

Kata M Nur, praktik perambahan dalam kawasan hutan lindung harus dihentikan meskipun ada dugaan dilakukan oleh seorang pejabat.
Menurutnya langkah ini penting agar menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa proses penegakan hukum tidak pandang bulu, dan tentunya menjadi prestasi tersendiri bagi Polda Aceh.

"Kasus ini harus tuntas, untuk itu Walhi minta penanganannya dilakukan oleh Polda Aceh untuk menjamin penanganan kasus secara terbuka dan tidak hilangnya alat bukti yang telah disita," pintanya.

M Nur menjelaskan, kawasan hutan lindung yang ada di Gampong Jambo Papeun, Kecamatan Meukek itu harus diselamatkan dari berbagai aktifitas ilegal sehingga tidak berdampak serius terhadap keberlangsungan lingkungan, keselataman satwa serta kebutuhan primer warga lainnya seperti bisa memperoleh air yang berkualitas.

Temuan Walhi Aceh, lanjutnya, sungai di kawasan itu secara fisik telah rusak disebabkan ada kegiatan Galian C. Kondisi itu berdampak terhadap terjadinya bencana ekologi, seperti banjir bandang dan longsor. Kemudian ditambah denganperambahan hutan lindung di daerah hulu wilayah sungai.

"Dan pelaku perambahan hutan lindung dapat dijerat dengan UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan," ujar M Nur.

Komentar

Loading...