Unduh Aplikasi

Walhi Desak DLHK Aceh Audit Lingkungan Akibat Limbah PKS di Nagan Raya

Walhi Desak DLHK Aceh Audit Lingkungan Akibat Limbah PKS di Nagan Raya
PKS PT Raja Marga. Foto: Dok Walhi Aceh

BANDA ACEH - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh mendapatkan tembusan surat bersama Panglima Laot Lhok Kuala Seumanyam, Keuchik Gampong Kuala Seumanyam, Keuchik Gampong Blang Luah, keuchik Gampong Alue Bateung Brok, dan Keuchik Gampong Ujong Tanjong, tertenggal 24 Juli 2020.

Surat yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya tersebut merupakan pengaduan masyarakat terkait pencemaran sungai dengan membuang limbah olahan sawit yang dilakukan oleh tiga perusahaan, yaitu PT. Kalista Alam, PT. Socfindo, dan PT. Raja Marga, sehingga berdampak terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang didapatkan Walhi Aceh, kasus pencemaran limbah tersebut telah berulang kali terjadi, dan tidak memiliki itikad baik dari pihak perusahaan untuk memperbaiki sistem pengelolaan limbah mereka.

Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Muhammad Nur mengatakan pada Juli 2018, pihaknya Aceh melakukan investigasi di pengelolaan limbah PT. Raja Marga. Selain persoalan limbah cair, masyarakat juga mengeluhkan pencemaran udara akibat asap hasil pembakaran karena lokasi pabrik hanya berjarak 100 meter dari pemukiman penduduk.

Kemudian, kondisi kolam pengelolaan limbah tidak memenuhi standar, ditemukan beberapa kerusakan dipematang kolam sehingga limbah dengan mudah tercampur antara kolam satu ke kolam lainnya.

Kolam limbah PKS PT Raja Marga. Foto: Dok Walhi Aceh

"Pengakuan masyarakat, dengan kondisi kolam seperti itu menjadi ancaman terhadap ternak masyarakat, pernah kejadian kerbau warga mati dikolam limbah PT. Raja Marga," ungkap M Nur, Senin (10/8).

Dari berbagai persoalan yang dilaporkan masyarakat dan temuan langsung pihaknya di lapangan, ia mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh untuk melakukan audit lingkungan di tiga perusahaan yakni PT. Kalista Alam, PT. Socfindo, dan PT. Raja Marga.

"Pemerintah Aceh melalui DLHK harus mengambil sikap tegas dan harus berani memberikan sanksi terhadap perusahaan yang tidak patuh terhadap pengelolaan lingkungan, jika perlu lakukan evaluasi terhadap izin lingkungan yang telah diberikan," tegasnya.

Menurutnya jika hasil audit lingkungan nantinya ditemukan kerusakaan lingkungan dan pelanggaran hukum, maka pihak perusahaan harus mengganti kerugian lingkungan yang ditimbulkan akibat pencemaran limbah.

"Apa yang disampaikan dan dikeluhkan oleh Panglima Laot Lhok Kuala Seumanyam beserta empat keuchik gampong merupakan persoalan serius dan harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Nagan Raya dan Pemerintah Aceh. Jangan sampai di tengah darurat covid 19, perekonomian masyarakat juga terganggu oleh ulah perusahaan sawit yang tidak taat dan patuh terhadap pengelolaan lingkungan," ujarnya.

Komentar

Loading...