Unduh Aplikasi

WALHI: Agenda Penyelamatan Lingkungan di Periode Kedua Jokowi Semakin Buram

WALHI: Agenda Penyelamatan Lingkungan di Periode Kedua Jokowi Semakin Buram
Foto: Antara

BANDA ACEH - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) memprediksi agenda penyelamatan lingkungan hidup akan semakin buram pada pemerintahan Jokowi periode kedua.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati mengatakan hal tersebut ditandai dengan absennya negara memberikan jaminan perlindungan lingkungan hidup dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM).

Ketiadaan komitmen ini dalam pidato kenegaraan pertama setelah dilantik sebagai presiden, masa depan lingkungan hidup akan kembali hanya menjadi “pemanis” atau pelengkap bungkusan bernama investasi dan pembangunan.

Dalam lima agenda prioritas yang disampaikan dalam pidato pertama Jokowi saat dilantik, menunjukkan tidak ada koreksi mendasar terhadap paradigma ekonomi dan pembangunan Indonesia dalam lima tahun ke depan, yang sesungguhnya justru melahirkan krisis dan gagal memenuhi janji Nawacitanya.

“Sejak awal presiden telah diingatkan oleh elemen masyarakat sipil, bahwa sebagai pemimpin, dia harus berani keluar dari jebakan oligarki, yang akan menyanderanya dan mengaburkan janji Nawacitanya,” kata Nur Hidayati dalam keterangan tertulisnya.

“Namun sayangnya, presiden yang dipilih oleh rakyat, justru semakin mengabaikan suara rakyat dan menjebakkan dirinya dalam kuasa oligarki yang lebih kuat dalam penyusunan kabinetnya,” sambungnya lagi.

Dampak dari menguatnya oligarki mempengaruhi penetapan nomenklatur dan penyusunan nama-nama kabinet yang lebih bernuansa menjaga “stabilitas politik”, dibandingkan dengan memperhatikan persoalan rakyat dan lingkungan hidup.

Sehingga perumusan nomenklatur gagal menjawab problem struktural lingkungan hidup. Penetapan nomenklatur kabinet terkait lingkungan hidup dan sumber daya alam/agraria, sama dengan nomenklatur pada pemerintahan Jokowi jilid pertama.

“Pemilihan nomenklatur kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin yang tetap sama, menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi-MA enggan keluar dari salah satu akar masalah dari lingkungan hidup, yakni watak sektoralisme yang menjadi penyebab sengkarutnya lingkungan hidup dan sumber daya alam,” jelasnya.

Sambung Nur Hidayati, wakil rakyat di parlemen juga diwarnai oleh oligarki yang sarat dengan muatan kepentingan pelanggengan kekuasaan ekonomi dan politik, sehingga dapat dipastikan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan tidak akan berjalan dan agenda legislasi dipastikan lebih banyak untuk memfasilitasi kepentingan investasi.

Selain oligarki yang semakin menguat di satu sisi, di sisi yang lain ruang demokrasi bagi rakyat dan elemen masyarakat sipil semakin dipersempit. Oligarki bahkan menutup ruang lahirnya kekuatan politik baru yang dapat mengusung agenda lingkungan hidup dan kerakyatan dengan sistem politik yang berjalan saat ini.

“Kita menyaksikan bagaimana reformasi dikorupsi oleh kekuasaan dan pendekatan keamanan selalu dilakukan untuk menghadapi suara rakyat yang mengkritisi pemerintahan dan menyuarakan hak-haknya. Kriminalisasi dan tindak kekerasan terhadap rakyat yang memperjuangkan ruang hidup dan hak-haknya,“ ulasnya.

WALHI juga memprediksikan pendekatan keamanan sebagai bentuk kontrol negara terhadap rakyat akan semakin menguat dalam lima tahun ke depan. Agenda perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup dan sumber daya alam sulit terwujud, jika pemerintah menutup ruang demokrasi bagi rakyat sebagai sebuah prasyarat berjalannya pemerintahan yang baik.

Komentar

Loading...