Unduh Aplikasi

Walhi Aceh Sebut Masyarakat Lingkar Tambang Jadi Kaya Raya Hanya Mitos

Walhi Aceh Sebut Masyarakat Lingkar Tambang Jadi Kaya Raya Hanya Mitos
Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Muhammad Nur. Foto: AJNN/Fauzi Cut Syam

ACEH TENGAH - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh , Muhammad Nur mengatakan bahwa selama ini masyarakat Indonesia, khususnya Aceh sering disodorkan mitos kalau tambang bisa membuat orang menjadi kaya. Padahal semua itu tidak benar.

Logikanya, menurutnya, jumlah tenaga kerja dan agen-agennya sangat terbatas, sehingga tidak mungkin tambang bisa mensejahterakan semua orang.

"Tapi tambang itu dibutuhkan, benar, namun tidak semua tambang harus dikerjakan hari ini. Hal ini juga yang menjadi alasan kenapa moratorium tambang kami advokasi di tingkat provinsi, karena kita ingin menyimpan dulu Sumber Daya Alam (SDA) ini," kata M Nur kepada AJNN usai menjadi pemateri dalam seminar awal tahun yang diselenggarakan oleh Laskar Merah Putih (LMP) dan Tim 9 yang dibentuk untuk mengkaji rencana kehadiran PT Linge Mineral Resource (PT LMR) di Linge, Aceh Tengah, Kamis (23/1) Takengon.

M Nur menjelaskan pihaknya sejak awal sudah menolak kehadiran tambang di Linge. Penolakan ini sebagai upaya menjaga generasi mendatang. Ia mengatakan kalau generasi mendatang akan bisa mengelola bumi dengan baik dan benar tanpa harus terburu-buru dikeruk, padahal masih ada sumber pendapatan lain untuk pembangunan daerah.

"Kalaupun PT Linge Mineral Resource (LMR) harus melakukan usaha pertambangan, namun tidak perlu seluas itu. Bisa saja dimulai dengan areal yang lebih kecil dulu. Kenapa mesti dengan jumlah yang sangat besar. Memang saya melihat agendanya lebih kepada uang yang besar. Lelah dengan uang uang kecil ini bahaya juga," ujar M Nur.

Ia berharap dengan diskusi ini masyarakat bisa mendapatkan pemahaman, bagaimana dampak positif dan negatif dari kehadiran tambang dihadapan masyarakat lingkar tambang Linge. Selain itu, akan ada beban dari pemakarsa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), investor dan pemerintah menagih rincian keuntungan dan kerugian proses tersebut. Semua hal ini, kata M Nur, harus di bicarakan dengan detail. Kalau tidak sanggup didetailkan atau ditunda, bukan berarti kemudian investor angkat kaki.

"Karena ada beberapa fase yang harus dilewati dalam tahapan ini. Saya kira masyarakat Linge sangat cerdas dalam melihat dampak positif dan negatif terutama dalam menjaga sumber kehidupannya," ujar M Nur.

Lebih lanjut, ia menyebutkan kalau keadilan pembangunan terletak pada pemimpin daerah dalam mendesain pembangunan, bukan mengeruk sumber daya alam, karena itu urusannya berbeda.

Ia mencontohkan, apabila masyarakat Linge itu terisolasi tidak mendapatkan akses pembangunan seperti yang lain, maka uang dari APBD bisa diprioritaskan untuk Linge dulu untuk lima tahun pertama, baru untuk tahun berikutnya ke daerah lain.

"Bukan karena ketidakadilan pembangunan, menjadi alasan pembukaan tambang," ujarnya.

Untuk itu, ia memberikan catatan penting terkait rencana beroperasi PT. LMR. Menurutnya, saat ini tahapan terkait kehadiran perusahaan tambang ini masih dalam studi AMDAL, kemungkinan AMDAL akan dibahas di komisi penilai AMDAL (KPA) Aceh.

Selain itu, jika ada kelompok masyarakat atau organisasi yang menyatakan diri menerima kehadiran PT. LMR, maka harus dihormati sikap tersebut. Namun apabila ada kelompok masyarakat yang mengkritisi dan menolak kehadiran PT. LMR, maka juga harus dihormati.

"Karena menerima atau menolak terhadap sesuatu investasi tentunya bagian dari hak setiap rakyat. Sehingga dalam menyikapi kedua sikap tersebut tidak perlu adanya kekerasan, intimidasi, ancaman, atau ada nyawa yang hilang," ujarnya.

Sikap Walhi, kata M Nur, sangat jelas, selalu memposisikan diri pada kepentingan penyelamatan lingkungan hidup, HAM, dan sosial budaya. Untuk saat ini pihaknya masih menunggu dokumen AMDAL PT. LMR yang selanjutnya pihaknya akan melakukan kajian aspek hukum dari AMDAL tersebut.

Selain WALHI, seminar tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya Teuku Andika (Akademisi ahli tambang, ahli lingkungan dari Unsyiah), Yuni Eko Haryatna (YARA), Said Faisal (Dinas ESDM Aceh) dan Banta Cut Aspala (Majelis Adat Gayo)

Sementara itu, Ketua Tim 9, Al Misriadi menyebutkan bahwa keberadaan tim 9 merupakan delegasi dari 24 kampung dan 4 kemukiman. Tim ini dibentuk untuk mengkaji dampak positif dan negatif dari kehadiran PT LMR di Linge.

"Supaya pro dan kontra di kalangan masyarakat Linge dapat terselesaikan. Kehadiran kami adalah melakukan upaya pengkajian dan memberikan informasi yang benar terkait dampak positif dan negatif dari kehadiran tambang ini," ujar Al Misriadi.

Diskusi yang berlangsung di Gedung Olahraga dan Seni (GOS) Aceh Tengah tersebut, dihadiri oleh lebih dari 300 peserta. Acara ini berlangsung seru dengan banyaknya adu argumentasi dari pihak pro dan kontra terkait dengan kehadiran perusahaan tambang emas di Linge.

Komentar

Loading...