Unduh Aplikasi

WALHI: Aceh Rugi 10 T Lebih Atas Kesalahan Pembangunan dan Bencana

WALHI: Aceh Rugi 10 T Lebih Atas Kesalahan Pembangunan dan Bencana
Walhi aceh
BANDA ACEH- Bencana banjir dan longsor tengah mengepung Aceh akhir-akhir ini. hampir setiap kabupaten mengalaminya saban tahun.

Direktur WALHI Aceh, Muhammad Nur menyebutkan bencana ini tak lepas dari kesalahan pemerintah dalam pembangunan yang tidak  berwawasan lingkungan dan melakukan  alih fungsi hutan diberbagai kabupaten dengan dalih perbaikan ekonomi atau memudahkan akses warga

"Secara umum struktur tanah yang lembab,  tingkat curah hujan tinggi jusru adanya akumulasi air dalam jumlah besar sehingga terjadi bencana ekologi diberbagai wilayah seperti Aceh Barat, Blangkejeren, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Nagan Raya," katanya M. Nur melalui siaran persnya kepada AJNN.

Kebijakan RPJM dan Qanun RTRWA No 19 tahun 2013-2033 dipasal (16),(17) dan (18) telah merencanakan pembangunan yang sudah dan akan kembali membelah hutan Aceh dalam skala besar tanpa kajian lingkungan hidup sesuai amanat UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH serta turunannya.

Data resmi pemerintah Aceh melalui Bappeda sampai tahun 2014 menyebutkan panjang jalan di Aceh mencapai 17.212,28 km. Tahun 2010 jalan nasional mencapai 1.782,78 km dan provinsi 1.847,91 km serta jalan kabupaten/kota 13.581,59 km)

"Kami mencurigai kajian dan izin lingkungan tidak ada di semua ruas, oleh karenanya kami mendorong Penegak hukum aktif mengawasi pembangunan Aceh, artinya kami berharap tidak semua pihak mesti berjibaku dengan persoalan  bencana saja, tapi unsur kesengajaan manusia mestinya dapat di pastikan oleh penegakkan hukum," katanya.

WALHI Aceh menilai beberapa ruas jalan di region tengah, pantai barat, dan pesisir Aceh jusru tidak sesuai dengan peruntukan tata guna hutan dan lahan, tetap saja dipaksakan pembukaan jalan yang jusru menyebabkan longsor dan banjir bandang, harusnya aspek pembangunan benar-benar melewati unsur kajian hukum lingkungan hidup tanpa ada koropsi kebijakan dalam setiap pembangunan.

"Akibatnya Aceh mengalami kerugian lebih dari 10 Triliun hingga menjelang akhir tahun 2015 untuk pengeluaran perbaikan longsor, penanggulangan bencana banjir dan kehilangan hutan Aceh mencapai 850 ribu hektar akibat illegal logging, kerusakan hutan akibat izin HGU dan pertambangan"jelas M.Nur.


Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, maka ditetapkan: Kerugian Ekologis merusak struktur lahan gambut sebesar 1000 Ha dengan tuntutan ganti rugi 366 miliar lebih atas kehilangan fungsinya sebagai penyimpan air.

Disebutkan M.Nur, untuk mengganti fungsi gambut yang rusak sebagai tempat penyimpan air tersebut maka perlu dibangun tempat penyimpanan air buatan (reservoir), dengan perhitungan biaya yang tidak murah. Dalam catatan WALHI Aceh hingga saat ini Aceh kehilangan hutannya mencapai 850.000 hektar, dan pengembalian fungsi hutan per 1 hektar menghabiskan anggaran 3 miliar lebih.

"Maka Aceh sebenarnya mengalami kerugian yang luar biasa atas bebagai pembangunan yang salah desain,"katanya.

M.Nur menambahkan kondisi warga yang terkena dampak atas kesalahan kebijakan masih saja dibayar murah seharga indomie dan bantuan telur, harusnya pemerintah belajar dari kondisi yang menyebabkan masyarakatnya menderita atas keterburukan kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup diakibatkan oleh bencana ekologis  karena campur tangan manusia itu sendiri.

NAZAR AHADI

Komentar

Loading...