Unduh Aplikasi

WALHI Aceh Minta KLHK Evaluasi IUPHKm KSU Putera Selatan Kluet di Agara

WALHI Aceh Minta KLHK Evaluasi IUPHKm KSU Putera Selatan Kluet di Agara
Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Muhammad Nur. Foto: untuk AJNN.

BANDA ACEH - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia untuk melakukan peninjauan ulang terhadap Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Putera Selatan Kluet di Kabupaten Aceh Tenggara (Agara)

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Muhammad Nur dalam keterangan pers kepada AJNN, Senin (3/5/2021) di Banda Aceh.

Menurut M Nur, IUPHKm yang diberikan kepada KSU Putera Selatan Kluet yang berlokasi di Desa Sekhakut Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh ditemukan banyak masalah terkait buruknya tata kelola areal kerja.

Dalam surat nomor 39/DE/WALHI Aceh/IV/2021 yang ditujukan kepada KLHK  pada tanggal 29 April 2021 WALHI mengungkapkan bahwa dari informasi dan telaah dokumen yang dilakukan pihaknya di lokasi IUPHKm yang diberikan kepada KSU Putera Selatan Kluet tersebut berada pada kawasan habitat Gajah, Harimau Sumatera, dan Orang utan. 

"Selain itu, untuk menuju ke lokasi IUPHKm tidak memiliki jalan akses, sehingga harus melalui Taman Nasional Gunung Leuser," ujar M Nur.

Dokumen AJNN.

Lebih lanjut M Nur mengatakan bahwa pihaknya menilai upaya pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu akan sulit dilakukan dan akan menimbulkan konflik satwa serta dikhawatirkan akan mengganggu keberadaan Taman Nasional Gunung Leuser. Apalagi akses menuju lokasi Areal Kerja IUPHKm tersebut harus melalui Taman Nasional Gunung Leuser. 

Kemudian kelompok yang sudah diberikan izin untuk mengelolaan kawasan hutan diduga melanggar surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian, dimana proses pembersihan lahan dilakukan dengan cara pembakaran, hal ini bertentangan dengan dictum kedepalan SK IUPHKm yang menyebutkan Pemanfaatan hutan lindung melakukan aktifitas dengan metode pembakaran. 

"Selain itu didapatkan informasi bahwa anggota HKm mulai melakukan penebangan hutan, pembuatan jalan, perburuan satwa dan berencana mendirikan bangunan permanen," ungkap M Nur.

Berdasarkan kondisi tersebut, WALHI Aceh meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk melakukan peninjauan ulang terhadap IUPKHm tersebut sehingga aktifitas yang tidak sesuai dengan aturan tersebut dapat segera dihentikan, guna mencegah kerusakan yang lebih parah.

Sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan pemanfaatan hutan berdasarkan SK.5649/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPHKm) kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Putera Selatan Kluet di Kabupaten Aceh Tenggara.

KLHK memberikan IUPHKm kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Putera Selatan Kluet seluas ± 6.090 Hektar kawasan hutan lindung di Desa Sekhakut, Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh.

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...