Unduh Aplikasi

Walhi Aceh Kaji Pencapaian dan Rencana Aksi REDD+ Aceh

Walhi Aceh Kaji Pencapaian dan Rencana Aksi REDD+ Aceh
HUTAN LEUSER 1, Foto : Mongabay
BANDA ACEH - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh melakukan kajian independen terkait rasionalisasi pencapaian dan rencana aksi REDD+ Aceh dengan basis kajian dokumen SRAP REDD+ Aceh. Hasil kajian nantinya dilahirkan dalam bentuk Kertas Posisi (Positioning Paper) untuk menjadi masukan terhadap Pemerintah Aceh.

Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur mengatakan kajian diarahkan untuk melihat sejauh-mana persoalan-persoalan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Aceh mampu dijawab oleh dokumen tersebut, serta diharapkan dapat menyempurnakan road-map skema adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Aceh secara kongkrit.

Karena, kata M.Nur, Pemerintah Aceh telah menyusun dokumen Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ Aceh untuk sektor hutan dan lahan, dan telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Aceh No. 3 Tahun 2014.

"Dokumen tersebut merupakan salah-satu dari 5-pra syarat sebagai Provinsi Percontohan REDD+ Indonesia, Dokumen ini menjadi acuan bagi perencanaan dan aksi pengurangan emisi dari berbagai sektor, serta sebagai road-map untuk skenario adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Aceh," kata M.Nur dalam rilis yang diterima AJNN, Jumat (23/10).

Dalam menyempurnakan kertas posisi yang sedang disusun oleh Walhi, jelas M.Nur, pihaknya mengelar diskusi, Jumat (23/10) di Hotel Mekah dengan menghadirikan beragam stakeholder, termasuk lembaga Task Force yang menjadi stakeholder kunci dalam pelaksanaan REDD+ di Aceh.

Kegiatan diskusi ini menghadirkan empat orang narasumber, M. Daud, S.Hut, M.Si (Ketua Tim Pelaksana Task Force REDD+ Aceh), Dr. Ir. Syahrul, MS.c (Akademisi), Muhammad Nur (Direktur Walhi Aceh), dan Bhakti Siahaan (Ketua Tim Kajian Walhi Aceh).

Ketua tim pelaksana task force Aceh, M. Daud, S.Hut, M.Si, dalam diskusi tersebut mengatakan prinsip utama REDD+ adalah perbaikan tata kelola hutan dan lahan, bukan semata-mata mengejar insentif/kompensasi.

Sementara itu, Akademisi, Dr. Ir. Syahrul, MS.c dalam bacaan kritisnya berpendapat lembaga task force yang telah terbentuk masih kurang implementatif sehingga penting dilakukan upaya-upaya yang konkrit, termasuk dukungan anggaran dari Pemerintah.

Hal yang berbeda disampaikan oleh, Ketua Tim Kajian Walhi Aceh, Bhakti Siahaan, ia berpendapat, REDD+ secara Nasional maupun Aceh belum mempunyai konsep target capaian yang rill. Apakah untuk pemulihan kawasan, perlindungan atau memperkuat daya lenting masyarakat terhadap perubahan iklim. Karena terdapat tiga poin program strategis yang disampaikan dalam dokumen SRAP REDD+ Aceh, namun program tersebut masih berupa konsep terbatas tanpa agenda rinci terkait model apa yang digunakan dalam menyukseskan setiap program.

"Sehingga terbaca oleh publik rencana aksi tersebut masih banyak bersifat himbauan, tidak bisa dieksekusi. Selain itu, lembaga task force juga dianggap belum mampu menjalankan amanah ayat (3) pasal 11, Pergub Aceh Nomor 3 Tahun 2014." jelas Bhakti Siahaan.

|FAUZUL HUSNI

Komentar

Loading...