Unduh Aplikasi

Wakil Ketua DPRK Bener Meriah Tolak Dana Otsus Dikelola Provinsi

Wakil Ketua DPRK Bener Meriah Tolak Dana Otsus Dikelola Provinsi
ilustrasi

BENER MERIAH - Usulan pengalihan pengelolaan dana Otonomi Khusus ke provinsi dinilai merugikan kabupaten/kota. Langkah ini juga dianggap menghambat pembangunan daerah.

“Langkah ini sangat tidak produktif bagi pembangunan Aceh,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah Andi Sastra, Senin (28/11).

Andi berharap wacana itu dikaji lebih dalam sehingga tidak merugikan daerah. Dia menilai selama ini pengelolaan di daerah cukup bagus sehingga tidak perlu dialihkan ke provinsi.

Baca: Dana Otsus Ditarik Provinsi, Ini Kata Nasaruddin

Menurut dia, pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan masyarakat. Dana ini menjadi tidak efektif saat dikelola oleh pemerintah provinsi.

“Kami menolak karena penarikan ini lebih bernuansa politis ketimbang keinginan untuk membangun daerah. Politisasi anggaran sangat berbahaya bagi pembangunan Aceh di masa mendatang,” kata Andi.

Baca: Dikelola Provinsi, Dana Otsus Hanya Jadi Bancakan Pejabat dan Dewan

Langkah ini pernah dilakukan oleh provinsi pada 2010-2011. Hasilnya, kata Andi, sangat tidak efektif. Berangkat dari evaluasi tersebut, kata Andi, disepakati bahwa 40 persen anggaran itu dikelola oleh pemerintah di daerah. Sisanya dikelola oleh pemerintah provinsi.

Jika anggaran tersebut dikelola oleh pemerintah provinsi, maka semua pembahasan akan dilakukan di tingkat provinsi. Kami berharap wacana ini juga ditolak oleh wakil rakyat dari daerah yang ada di DPR Aceh,” kata Andi.

Komentar

Loading...