Unduh Aplikasi

Wakil Ketua DPRA: Sikap Sekda Tak Serahkan DPA Sudah Tepat

Wakil Ketua DPRA: Sikap Sekda Tak Serahkan DPA Sudah Tepat
Wakil Ketua DPRA, Hendra Budian. Foto: Ist

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sudah dua kali melayangkan surat permintaan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2020 ke Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).

DPRA terpaksa mengirimkan permintaan sebanyak dua kali karena surat pertama dari wakil rakyat itu tidak dijawab, atau DPA SKPA yang dimohonkan itu belum diberikan oleh TAPA.

Surat pertama dengan nomor 160/136 dikirimkan pada 17 Januari 2020. Kemudian surat kedua DPRA nomor 160/283 perihal sama yang dikirimkan pada 03 Februari 2020. Namun, sampai hari ini dokumen publik tersebut tak kunjung diberikan.

Wakil Ketua DPRA, Hendra Budian mengungkapkan kalau DPA bukan rahasia publik, sehingga tidak ada yang perlu dirahasiakan.

"DPA diperlukan DPRA untuk melaksanakan fungsi-fungsi pegawasawan, yang itu merupakan tugas kami selaku DPRA," kata Hendra Budian, Sabtu (22/2).

Baca: Dua Kali Disurati DPRA, Sekda Aceh Belum Serahkan DPA

Menurutnya sikap Sekda Aceh, Taqwallah belum memberikan DPA itu sudah sangat tepat. Bahkan dirinya mendukung sikap tersebut. Alasanya karena DPRA sendiri belum menyelesaikan permasalahan internal yakni belum selesai menyusun alat kelengkapan dewan (AKD),

"Sudah tepat Sekda tidak memberikan DPA, bagaimana mau dikasih, masalah internal kami saja belum selesai, susun dulu AKD yang benar dan sesuai tatib," ungkapnya.

Apabila DPRA sudah menyusun AKD, kata Hendra, tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah Aceh untuk tidak memberikan DPA tersebut. Karena DPA merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh DPRA, sehingga tidak perlu disimpan.

"Kalau AKD sudah selesai, saya yakin Pemerintah Aceh akan serahkan DPA itu," ujarnya.

Iklan Pemutihan BPKB- Pemerintah Aceh

Komentar

Loading...