Unduh Aplikasi

Wakil Ketua DPRA: Instruksi Gubernur Meringankan Pinjaman ASN Keliru

Wakil Ketua DPRA: Instruksi Gubernur Meringankan Pinjaman ASN Keliru
Wakil Ketua DPR Aceh, Safaruddin. Foto: Ist

BANDA ACEH - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Safaruddin menilai instruksi Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah tentang restrukturisasi pembayaran pinjaman bagi Aparatur Sipil Negeri (ASN) merupakan kebijakan yang cukup keliru.

"Itu kebijakan yang keliru dan perlu ditinjau ulang. Karena yang paling berdampak akibat Covid-19 ini adalah masyarakat biasa, bukan ASN," kata Safaruddin kepada AJNN, Kamis (30/4).

Safaruddin melihat, instruksi yang meringankan beban pembayaran pinjaman ASN pada Bank Aceh Syariah (BAS) itu sangat tidak adil terhadap masyarakat pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Aceh.

"Menjadi tidak adil kalau ASN mendapat perhatian khusus gubernur, namun pelaku usaha dan UMKM tidak menjadi perhatian khusus," ujarnya.

Menurut Safaruddin, urgensi restrukturisasi pinjaman semestinya lebih diprioritaskan kepada dunia usaha. Karena mereka yang menerima dampak secara langsung akibat wabah Covid-19 tersebut.

Ia mengingatkan, Bank Aceh Syariah jangan gagal fokus, karena pelaku usaha benar-benar golongan yang terdampak. Karena itu mereka seharusnya mereka yang dibantu melalui skema restrukturisasi, sehingga dapat melewati gelombang pandemi ini.

"Kalau ASN dilakukan restrukturisasi sejauh tidak mengganggu operasional BAS silahkan, mengingat pembiayaan terbesar BAS pada sektor pinjaman konsumsi yang sebagian besar nasabahnya adalah ASN," sebut politikus Partai Gerindra itu.

Baca: Ketua Fraksi PPP DPRA: Bank Aceh Perlu Restrukturisasi Pinjaman ke ASN

Dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, Safaruddin menyarankan, Pemerintah Aceh perlu melakukan berbagai hal berkaitan dengan persoalan ekonomi seperti pendataan  sektor yang terdampak dengan membuat urutan skalanya.

Seperti mengukur beban operasional masing-masing sektor usaha (lingkup usaha, jumlah tenaga kerja, biaya overhead). Selanjutnya juga dapat menggunakan dana darurat Covid-19 untuk sektor ekonomi dengan tepat sasaran menurut skala prioritas.

"Ibaratnya pemerintah harus memberi sekoci kepada pelaku usaha, kalau tidak mampu berilah pelampung," tutur Safaruddin.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh meminta Bank Aceh Syariah untuk melakukan restrukturisasi pembayaran pinjaman bagi ASN.

Hal tersebut bertujuan untuk memberikan keringanan pembayaran pinjaman bagi ASN yang juga terdampak oleh Covid-19.

Instruksi tersebut ditetapkan dalam surat Gubernur Aceh nomor 589/6422 tentang restrukturisasi pembayaran pinjaman ASN pada Bank Aceh Syariah dalam masa penanganan Covid-19.

IKLAN HPI
Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...