Unduh Aplikasi

Wakaf Tunai Tetap Saja Utang Yang Wajib Dibayar

Wakaf Tunai Tetap Saja Utang Yang Wajib Dibayar
Foto: Ist

Oleh : Salamuddin Daeng

Silakan memakai dana milik masayarakat, dana haji, dana jamsostek, dana taspen, dana asbri, dana asuransi, dana pensiun BUMN, dana deposito masyarakat di bank, dana zakat,  silahkan dipakai oleh pemerintah.  Semua tetap akan menjadi utang pemerintah yang cepat atau lambat harus dibayar. Kalau tidak bisa bayar, atau sengaja tak mau bayar, siap-siap ditawur orang sekampung. 

Mengapa? Karena masalah terbesar pemerintah saat ini yaitu membengkaknya utang pemerintah, yang didapatkan dari luar negeri dan dari dalam negeri yang telah melebihi 6.000 triliun rupiah. 

Jika rata-rata dari utang tersebut bunganya 7 persen, maka setiap tahun pemerintah wajib membayar bunga senilai Rp420 triliun, belum termasuk pokok utang dan jatuh tempo utang. 

Dengan utang yang menggunung ini, hanya bisa ditutupi dengan utang baru. Proyeksi pemerintah dan DPR ditengah pandemi Covid19 ini, pemerintah membutuhkan utang dalam masa sedikitnya 1.000 triliun rupiah setiap tahun untuk tetap bisa membayar gaji, tunjangan pejabat, perjalanan dinas pejabat, biaya bikin UU dan biaya membuat berbagai kebijakan. 

Masalahnya untuk mendapatkan utang dari luar negeri khususnya dari bilateral dan multilateral sangat sulit saat ini. Masing masing negara fokus membiayai keperluan sendiri, dan demikian juga lembaga keuangan multilateral bertahan agar bisa menggaji pegawainya. Satu-satunya sumber utang adalah menjual obligasi negara dengan bunga yang sangat mencekik.

Sementara penerimaan negara makin seret. Minyak yang selama ini menjadi andalan pemerintah mendapatkan uang saat ini tekor, karena harga minyak dunia  sangat rendah dalam lima tahun terakhir. Komoditas yang lain juga demikian. Selain itu penerimaan pajak juga tekor karena perusahaan pembayar pajak banyak yang gulung tikar. Boro-boro bisa bayar pajak, perusahaan Indonesia saat ini sibuk petak umpet dengan debt collector. 

Kalau penerimaan negara makin seret, bagaimana  pemerintah akan membayar utang yang membengkak ini? 

Di sisi  lain Sinuhun harus membiayai infrastruktur mangkrak, merawat infrastruktur berkualitas rendah dan porak-poranda akibat bencana alam banjir, tanah longsor dan gempa bumi. Betapa malangnya nasib nasib infrasstruktur tersebut, padahal  hendak dijual mahal pada investor. 

Tidak ada jalan lain, jalannya cuma utang baru. Sebagaimana UU No 2 tahun 2020, Pemerintah dapat menetapkan defisit di atas 3 persen GDP. Dengan demikian pemerintah menetapkan defisit Rp.1.038 triliun di tahun 2020, untuk  tahun 2021 defisit juga di atas Rp1.000 triliun. 

Utang sebesar lebih dari Rp1.000 triliun setiap tahun ini akan diambil pemerintah hingga tahun 2023 yang merupakan batas waktu penggunaan UU no 2 tahun 2020 atau UU darurat corona. 

Namun sekali lagi untuk dapat utang luar negeri jaman sekarang tidak mungkin, sehingga pilihannya adalah menggunakan uang masyarakat Indonesia. Pemerintah bisa saja menggunakan dana wakaf, dana celengan masjid, atau tabungan berstempel syari’ah lainnya, atau dana celengan amal lainnya—harap hati-hati harta anak yatim.

Pemerintah harus ingat semua itu adalah utang yang harus dibayar tepat waktu. Kalau tidak, bakal dikejar sampai ke Solo.

Penulis adalah Peniliti Pada Asosiasi Ekonmi dan Politik Indonesia (AEPI)

Komentar

Loading...