Unduh Aplikasi

Wagub Azwar Abubakar,”Peelte" Yarmen Dinamika, dan Covid-19 (II)  

Wagub Azwar Abubakar,”Peelte" Yarmen Dinamika, dan Covid-19 (II)  
Foto: Ist

Oleh: Ahmad Humam Hamid
 
Menggunakan istilah  Nial Ferguson, Wagub Azwar tidak hanya telah “memberi" tugas kapada pemangku kepentingan dari jajaran masyarakat sipil Aceh, tetapi ia telah membuat mareka berkoalisi penuh dengan “hirarkhi”. Kekuatan hirarkhi dan jaringan di Aceh pada masa itu telah mejadi kekuatan besar dan telah menjalar secara sistemik ke tingkat yang paling bawah sekalipun.
 
Kerja perdamaian dan kerja rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh tidak lagi hanya pekerjaan pemerintah, tetapi telah menjadi kerja rakyat Aceh juga. Sulit membayangkan bagaimana bantuan dan perhatian ineternasional, perhatian pemerintah pusat, dan keikhlasan GAM untuk berdamai akan  berkontribusi optimal untuk proses rehabilitasi dan rekontruksi Aceh, tanpa bersatu padunya hirarkhi dan jaringan yang luar biasa.
 
Apakah model penanganan bencana Covid-19 ini layak dikategorikan atau diperlukan  seperti kasus perdamaian dan pembangunan pasca tsunami 2004? Jawaban  yang diberikan oleh  otoritas sepertinya tidak. Karena apa? “karena Covid-19 adalah penyakit alami yang tidak diketahui kapan akan berakhir “Padahal begitu disebutkan tidak tahu kapan akan berakhir, itu artinya Aceh seperti bagian belahan bumi yang lain telah masuk kedalam sebuah pertempuran besar kemanusiaan yang belum jelas kapan akan selesai.
 
Tsunami menghantam wilayah, bangunan fisik, dan harta kekayaan pemerintah dan rakyat, terutama di pesisir, hanya dalam tempo dua jam, setelah itu selesai. Covid-19 tidak seperti itu. Covid-19 bekerja secara sistemik, menghancurkan masyarakat global  tengan segala aspek dan hampir belum ditemukan cara ampuh untuk mengatasinya.  
 
Selama lebih dari dua milenium, kejadian kali ini adalah “gempa tektonik” global yang berlangsung setiap hari dan terus membunuh manusia untuk waktu yang belum diketahui. Seperti sejarah  pandemi yang tercatat dengan baik, peristiwa kali inipun akan membuat jalan baru peradaban yang seorangpun belum tahu petanya.
 
Ambil contoh pendidikan saja. Hari ini pada taturan global sekitar 2 milyar anak-anak, murid dan siswa telah menjadi “bodoh” akibat lebih 6 bulan tidak bisa bersekolah. Bahwa ada pendidikan metode daring, sehebat apapun daring yang dibuat, anak anak tetap bodoh, paling kurang lebih bodoh dari sekolah konvensional.
 
Untuk Aceh, persoalan pendidikan saja mempunyai masalah yang besar dan sangat berbahaya. Selama 6 bulan terakhir ini anak-anak kita telah tidak bisa belajar dari yang seharusnya mereka dapatkan. Jumlahnya? Paling kurang 1.123.139 dari murid SD sampai dengan siswa SLA dan SMK dari 6.740 sekolah, baik yang dibawah Depdikbud, maupun Kemenag. Ini belum selesai, karena ada guru yang berjumlah 115.001 orang. Hanya untuk diketahui ada 148 PTN dan PTS dengan jumlah mahasiwa 212.512 yang juga terpaksa mengikuti kuliah virtual.
 
Apa masalahnya? Cukup banyak. Kesiapan alat dan tehnik pembelajaran adalah hal utama yang sangat bermasalah. Ketersambungan digital, tehnik belajar mengajar, dan kesiapan sekolah dan guru. Semua ini jangan pernah dianggap “darurat” dan akan selesai  dengan sendirinya. Diakui atau tidak, dalam 6 bulan ini saja, dalam sektor pendidikan saja, telah terjadi “kiamat pendidikan kecil” dan akan menjadi lebih besar kalau tidak ditangani dengan seksama. Kiamat kecil saja sudah begini kejadiannya, bagaimana kalau terjadi kiamat besar?
 
Sudah ada bukti kecil yang artinya sangat besar untuk indikator pendídikan kita di Aceh. Tanpa dampak Covid-19 yang berarti, pendidikan Aceh kini semakin jelas “amburadulnya”. Tingkat kelulusan ujian masuk Perguruan Tinggi tahun ini Aceh bersanding dengan propinsi,- ”maaf-“ menggunakan istilah dunia “ketiga” di Indonesia. Dari sejarahnya Aceh pernah dalam 7 besar pendidikan nasional, kini Aceh bersanding dengan propinsi  sekelas Maluku, Maluku Utara dan NTT. Bahkan dalam beberapa hal, Aceh jauh teringgal dari propinsi “koteka”  Papua, dan Papua Barat. Kita tidak tahu, bagaimana nanti nasib pendidikan Aceh di tahun-tahun mandatang, terutama ketika Covid-19 menjadi variabel pengganggu terbesar seperti yang telah terjadi saat ini.
 
Itu baru sekelumit kecil masalah pendidikan, bagaimana dengan persoalan pelayanan kesehatan non Covid-19, kemiskinan, komoditas pertanian ekspor  seperti kopi, cokelat, pinang, karet, dan kelapa sawit?

Bagaimana nasib nelayan dan penduduk wilayah pesisir dan penduduk terpencil di pedalaman Gayo dan lintas tengah Aceh? Bagaimana dengan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik. Cukup banyak banyak yang mesti dilihat, kalau memang ingin diperbandingkan dengan pekerjaan pasca konflik dan passa tsunami.
 
Suatu hal yang tidak boleh dilupakan adalah nature, hakekat ancaman dari Covid-19 adalah “horor” dan “teror “ karena ia “nir rupa”. Ia terus membunuh, kadang perlahan, kadang cepat dan kadang lambat, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu. Ia hidup dan terus berkeliaran dimana-dimana diantara kita untuk waktu yang kita belum tahu akan berakhir kapan. Berharap pada vaksin adalah sebuah keniscayaan, namun ada vaksin pun masih ada masalah yang tidak mudah selesai. Sebuah prediksi ilmiah menyebutkan  dunia paling cepat akan menyelesaikan masalah Covid-19 paling cepat antara dua sampai dengan tiga tahun.
 
Ketika Wagub Azwar menunjuk Yarmen Dinamika untuk menjadi “Peelte" 24 jam pada masa pasca konflik dan tsunami ia tahu masalah dan ia “cerdas” menanggapinya. Ia mampu membangkitkan “energi” dan “tanggung jawab” publik  hanya dengan menyentuh “sumbu” masyarakat sipil. Mereka berkolaborasi dan telah membuat sebuah “inklusivitas” dengan baik dalam sebuah perahu besar. Missinya jelas “selamatkan perdamaian dan lanjutkan rehabalitisasi dan rekonstruksi Aceh”.
 
Ketika saya membaca The Tower and The Square nya Niall Ferguson, saya merasa rumit sekali untuk mengerti sejarah pertarungan dan sekali-kali kerjasama antara “hirarkhi", -baca negara  versus- “jaringan” dalam berbagai kasus sejarah internasional. Bacaan itu kompleks dan butuh kemampuan untuk mengunyah berkali.
 
Lambat laun ketika saya mengkaji ulang apa yang telah terjadi di Aceh, ketika Wagub Azwar bekerja mengurus perdamaian dan pasca tsunami, saya seperti membaca sebagian besar buku Niall Ferguson di alam nyata. Azwar tidak membaça buku itu, karena The Tower and The Square baru diterbitkan pada tahun 2018. Apa rahasia Azwar? sebagiannya mungkin instink kepemimpinan, sebagian besar lagi mungkin karena ia adalah “pembelajar”.
 
Dalam tantangan menghadapi Covid-19 ini Gubernur Aceh mungkin perlu juga mempunyai ‘Peelte” sektoral yang bertugas 6 jam, 12 jam, atau mungkin 24 jam untuk memikirkan masalah-masalah yang krusial. Namun saya yakin lamaran untuk menjadi “Peelte” yang paling banyak adalah “Peelte ekonomi”, utamanya untuk konversi kebijakan dana refocusing APBA untuk Covid-19 dan penentuan prioritas APBA 2021.
 
Tidak ada yang salah dengan semua lamaran itu, karena kita hidup di negeri demokrasi dan aturan. Hanya sebelum penentuan prioritas pembangunan itu dilakukan, apa yang pernah dilakukan oleh Wagub Azwar sebaiknya diperhatikan, termasuk berterus terang dengan DPRA.
 
Kalau itu tidak dilakukan, Gubernur telah memberikan “PR” kepada publik dengan sebuah teka teki yang rumit, dan penuh misteri. Kalau itu dibiarkan berkembang sendiri, maka publik akan mencari jawaban sendiri. Itu tidak bagus dalam keadaan darurat seperti saat ini. Semua kita tahu apa yang akan terjadi kalau hal yang seperti ini terus berkelanjutan.

Penulis adalah Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Komentar

Loading...