Unduh Aplikasi

Wagub Azwar Abubakar, “Peelte" Yarmen Dinamika, dan Covid-19 (I)

Wagub Azwar Abubakar, “Peelte" Yarmen Dinamika, dan Covid-19 (I)
Foto: Antara

Oleh: Ahmad Humam Hamid
 
Mungkinkah kewenangan mengurus Propinsi seperti Aceh dilimpahkan oleh pemegang mandatnya kepada orang lain, yang sedikit sekali urusannya dengan pemerintahan walaupun hanya 24 jam? Apapun logika jawaban yang diberikan rasanya tidak mungkin, dan bahkan sangat aneh kedengarannya.
 
Walaupun jawaban itu tidak mungkin, tetapi itu telah terjadi, dan terjadi untuk peristiwa dan masa yang sangat krusial dalam sejarah Aceh kontemporer. Keputusan itu dibuat oleh Wagub Azwar Abubakar.
 
Kita tidak tahu apakah keputusan itu dibuat dengan sadar, tergesa-gesa, atau bingung, tetapi itu adalah keputusan yang telah memberi sesuatu yang amat berharga untuk Aceh pada masa itu, yang terus berlanjut sampai dengan hari ini. Istilah keputusan baik  yang paling sering digunakan dalam keadaaan sulit dan kritis adalah “it is the right thing do”.
 
Kejadiannya tanggal 15 Augustus 2015 jam 10 pagi waktu Banda Aceh, dan jam 6 subuh waktu Helsinki. Wagub Azwar adalah bagian dari delegasi Indonesia yang berangkat ke Jenewa bersama dengan Presiden Yusuf Kala dengan misi perdamaian Aceh. Hari itu adalah hari yang paling bersejarah, karena pada hari itu perdamaian Aceh-RI, yang dikenal dengan perjanjian Helsinki ditanda tangani oleh kedua pihak
 
Wagub  Azwar mengirim SMS, -belum ada aplikasi whatsApp pada masa itu kepada seseorang di Banda Aceh. isinya adalah “atas nama saya, PJ Gubernur tolong undang tokoh-tokoh Aceh  hari ini, minta pendapat dan cara menyelematkan perdamaian Aceh yang akan mulai berumur 1 hari. Hasil rapatnya segera sampaikan kepada saya”.
 
Siapa yang menerima mandat  sangat penting itu? Yarmen Dinamika, wartawan Serambi Indonesia, staf khusus Wagub Azwar yang saat itu tidak punya SK.
 
“Peelte" Yarmen segera bertindak megundang sekitar 40 tokoh dari berbagai latar belakang, dan semuanya tidak ada urusan dengan ASN Pemda propinsi Aceh, kecuali kepala dinas Infokom, itupun hanya soal minta pemakaian ruang untuk rapat. Siapa mereka yang di undang?Komponen yang diundang adalah ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pegiat LSM perdamaian, dan sejumlah elemen masyarakat sipil lainnya.
 
Rapat dibuat sore hari, bersamaan waktunya atau sedikit lebih telat dari penandatanganan perjanjian Helsinki, karena perbedaan waktu Aceh-Helsinki adalah 4 jam.
 
Rapat dimulai habis asar dan berakhir sebelum maghrib. Dipimpin   dengan sangat terstruktur oleh “Peelte Yarmen”, dicatat, direkam dengan alat, dan disusun dengan cermat dan  hati-hati. Hasilnya dirangkumkan dalam 3 halaman kuarto.
 
Saya tidak tahu apakah “Peelte" Yarmen  atau Wagub Azwar menyimpan naskah bersejarah itu, karena kemudian apa yang dilakukan oleh Pemda Aceh hampir semuanya bersumber dari kesimpulan rapat pada sore hari tanggal 15 Augustus 2015 itu. Cukup banyak yang dirumuskan, dan terlalu panjang untuk dituliskan dalam artikel ini.
 
Menyebut beberapa hal penting saja antara lain; Pembentukan Tim Sosialisasi Aceh Damai, Tim verivikasi 3.000 eks kombatan GAM, dan 6.200 GAM non kombatan dan laskar inong balee, berikut dengan dengan penyedian dana reintegarsi 25 juta-kombatan, 10 juta non kombatan,  tim Forbes Damai Aceh yang terdiri dari unsur pemerintah-eks GAM  dan masyarakat sipil yang kemudian di konversi menjadi Badan Reintegrasi Aceh.
 
Dibentuk pula lembaga pemikir-thank tank, Aceh Peace Resouce Initiative (APRC). Di APRC ini pula terjadi berbagai diskusi dan kordinasi dengan berbagai aktor penting perdamaian Aceh manca negara seperti Juha Christensen dan Peter Feith. Lebih dari itu dokumen itu juga menyebutkan tentang pembentukan  Tim adhoc penyiapan pemebentukan LOGA, yang terdiri dari unsur strategis terkait yang kemudian berevolusi menjadi UU No 11 2006 tentang Status Aceh sebagai daerah Otonomi khusus.
 
Kalaulah hari ini ada para anak muda Aceh yang hanya melihat dan membaca  butir-butir yang disepakati, dan kemudian dilaksanakan, itu pasti mereka akan tak percaya itu hasil kerja komponen masyarakat sipil Aceh. Istilah millennial yang paling mungkin until pertanyaan itu, “hana mungken nyan” “bek kapateh”, atau milenial alumni luar negari, “how come? “ thats a joke” bahkan “thats a big joke ever”. Tetapi bagi yang rajin dan tekun membaca, kemudian mengorek sejarah, hanya satu atau dua kata yang akan keluar “unbelievable!”, atau  “ i am thrilling”.
 
Memang di dalam kelompok banyak tokoh-tokoh yang menjadi “mata air” wawasan, “mata air” kearifan, sebut saja seperti Profesor Yusni Sabi, Profesor Alyasa Abubakar, alm Imam Syuja, Naimah Hasan, Badruzzaman, dan cukup banyak pegiat LSM yang rajin terlibat dalam pekerjaan perdamaian dan rajin membaca dan seminar di dalam dan di luar negeri. Akan tetapi dokumen 3 halaman yang dihasilkan dalam sebuah rapat 3 jam dengan kualitas “kebijakan” yang seperti itu hampir tidak dapat dipercaya sebagai  produk dari elemen masyarakat sipil Aceh pada masa itu.
 
Produk itu diproduksi dalam suasana psikologi yang sangat nestapa dan rumit; hiruk pikuk 8 bulan pasca tsunami  dan operasi militer besar-besaran yang digelar pemerintah Republik Indonesia. Tidak lebih untuk menyebutkan produk itu kelasnya menyamai dokumen yang dibuat oleh think tank resolusi konflik  internasional terhebat di dunia.
 
Terlalu mengada-ngada kalau Azwar disebut jenius untuk seorang Insinyur arsitek jebolan ITB yang kemudian menjadi pengusaha konsultan. Tetapi Azwar adalah seorang pembelajar yang tekun dan cermat. Ia tidak membaca buku terkenal Nial Ferguson, sejarawan lulusan Oxford yang menulis banyak buku sejarah hebat semisal the House of Rostchild dan biografi resmi Henry Kissinger. Dalam buku  The Tower and The Square, buku best seller  versi the New York Times, AS dan the Guardian, Inggris, Ferguson menulis sesuatu yang banyak kemiripannya yang terjadi di Aceh pada tahun-tahun pasca konflik dan tsunami.
 
Buku itu diterbitkan 3 tahun setelah Aceh damai, tepatnya tahun 2018 dan mejadi bacaan hampir semua kalangan; ilmuwan, politisi, pelaku bisnis, dan  para ahi strategi. Buku yang kalau judulnya itu diindonesiakan artinya Menara dan Kaki Lima, menjelaskan tentang dua kekuatan besar “penentu” sejarah; negara-Tower- hirarkhi dan  Kaki Lima- Square- jaringan.
 
Negara adalah sebuah entitas kekuasaan yang hirarkhis, bahkan seringkali menjadi komando yang kaku, sedangkan square adalah sebuah gugus yang sangat sederhana, kadang lunak-kadang sangat kuat, yang bisa temporer, atau berlanjut.
 
Intinya kaki lima bukan kekuasan, akan tetapi sebuah jaringan orang-orang dengan bentuk mulai dari yang sangat sederhana sampai dengan sangat rumit dan kompleks. Ingat saja jaringan Budi Utomo, atau Indonesia Muda pada masa pra kemerdekaan. Ingat pula SIRAnya Muhammad Nazar pada masa presiden Gus Dur.
 
Dalam sejarahnya hirarkhi selalu bertarung dengan jaringan, bahkan jaringan yang disiplin, dan beridiologi kemudian dapat bertransformasi mejadi hirarkhi.Ingat saja Bolshevik Soviet Rusia yang kemudian menjadi penguasa dibawah kepemimpinan Lenin dan Stalin.
 
Atau lihat juga sejarah Revolusi Perancis dan benih-benih awal kemerdekan AS dari Inggris. Dengan segala kelemahan dan kelebihan ingat juga PUSA di Aceh. Itu semua adalah masyarakat jaringan  yang mempunyai tujuan, berada di luar pemerintahan, mempunyai struktur yang relatif sederhana, akan tetapi sangat efektif.
 
Dalam konteks masyarakat sipil Aceh pra perdamaian, mereka adalah sekelompok orang-orang yang prihatin dengan konflik Aceh yang telah berangsung cukup lama dan masing-masing anggota yang hadir dalam rapat 14 Agustus 2015-“Peelte" Yarmen mempunyai pandangan, kadang sama, kadang bebeda antar satu dengan yang lain. Mereka juga mempunyai jaringan dan konstituen masing-masing secara khusus.
 
Konstituen itu mulai dari kota sampai ke desa-desa. Semua angota kelompok 40 itu mempunyai “peta kognitif” masalah konflik, mungkin sama-mungkin tidak sama. Ketika mereka diajak, dan ketika mereka ikut, dan ketika mereka sepakat, mereka telah mewakili sebagian besar masyarakat sipil.  Mereka kemudian mengikat dirinya untuk bertanggung jawab secara moral untuk apapun yang telah disepakati, yang itu akan tersususun mengalir kesemua lapisan jaringannya.

Penulis adalah Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Komentar

Loading...