Unduh Aplikasi

PERKETAT CALON INDEPENDEN

Wacana 'Tengah Malam' yang Memunculkan Polemik

Wacana 'Tengah Malam' yang Memunculkan Polemik
BANDA ACEH - Naskah akedemik revisi Qanun Pilkada Aceh disusun oleh Muhammad Nazaruddin, Nirzalin, Mukhlis Taib, dan Aiyub M. Diah. Mereka adalah utusan Pusat Studi Ekonomi, Sosial dan Politik Universitas Malikussaleh yang bekerja sama dengan Pemerintah Aceh dalam menggodok regulasi pilkada Aceh itu.

Dalam draf yang diajukan Pemerintah Aceh kepada DPRA tersebut tidak mengusulkan perubahan tentang syarat bagi calon independen, yang artinya syarat bagi calon perseorangan mengacu pada Qanun Pilkada Nomor 5 Tahun 2012.

Berdasarkan draf usulan pemerintah Aceh dan kajian akademis yang diperoleh AJNN, Pemerintah Aceh hanya mengusulkan beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan perundang-undangan terbaru, tidak memperberat calon independen.

Sumber AJNN menyebutkan, aturan-aturan yang memberatkan calon independen muncul saat qanun itu dibahas Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang dipimpin Iskandar Usman Alfarlaky pada Senin (12/4) malam.

Wacana 'tengah malam' itu kemudian memunculkan polemik di masyarakat, banyak kalangan menilai dewan telah membajak demokrasi.

Salah satunya adalah Bekas Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, dia menganggap Qanun Pilkada Aceh yang saat ini sedang digodok Dewan Perwakilan Rakyat Aceh merupakan upaya pembajakan demokrasi di Aceh.

Irwandi mengungkapkan rencana “jahat” dewan untuk menelikung lawan-lawan politik, terutama dari calon independen. Menurut dia, ini adalah ketakutan yang tak perlu dari kekuatan politik besar di DPR Aceh.

“Ini persis seperti ketakutan pada 2012 lalu. Mereka berusaha mengharamkan calon independen di Aceh,” kata Irwandi kepada AJNN di Banda Aceh, Rabu (13/4)

Hal senada juga diungkapkan Aryos Nivada. Pengamat politik dan keamanan Aceh itu menilai upaya memberatkan calon independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Aceh 2017 adalah sikap pengecut dan paranoid partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Harusnya, partai politik membuka kran demokrasi sebesar-besarnya dan menjadikan pilkada sebagai ajang untuk bersaing secara sehat.

“Draf pilkada itu sangat tidak mencerminkan sikap yang fair,” kata Aryos dalam siaran persnya, Rabu (13/4). “Ini menjadi kemunduran dalam berdemokrasi di Aceh.”

Menurutnya, para pengurus partai politik mulai menyadari bahwa kepercayaan masyarakat kepadan mereka saat ini mulai luntur. Rakyat mulai berpaling ke calon-calon independen yang dinilai memiliki alternatif.

Ketua Banleg DPR Aceh Iskandar Usman Al-Farlaky mengatakan perubahan persyaratan bagi calon independen tidak untuk memberatkan pasangan calon, melainkan untuk meningkatkan kualitas pasangan calon.

Iskandar menjelaskan jika dilihat untuk memberatkan sangat relatif sekali, tergantung mau melihat dari kacamata mana, karena perubahan tersebut bukan untuk memperberat para calon akan tetapi kedepan lebih selektif sehingga bakal calon memiliki kapasitas dan integritas yang kuat di mata masyarakat.

Sementara itu Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, M Jafar mengatakan, Pemerintah Aceh akan menolak Qanun Pilkada apabila revisi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memberatkan calon independen.

Menurutnya, pembahasan Qanun Pilkada harus dibahas bersama antara Pemerinta Aceh dengan DPRA, sehingga posisinya itu seimbang. "Jika qanun itu terlihat seperti mempersulit calon independen, maka kami dari tim Pemerintah Aceh tidak akan menyepakatinya," kata M Jafar kepada AJNN, Rabu (13/4).

Pihak eksekutif, kata Jafar, tidak punya keinginan untuk mempersulit calon independen dan tetap berpedoman pada prinsip keadilan, keabsahan serta dapat dilaksanakan. "Jika dalam pembahasan qanun pilkada memberatkan calon independen dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kami dari tim Pemerintah Aceh tidak akan menyetujuinya," tegasnya.

Selain itu, jelas Jafar, masalah calon independen sudah diatur dalam UUPA dan dijabarkan lebih lanjut dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2012, terdapat beberapa pasal atau ketentuan yang bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Komentar

Loading...