Unduh Aplikasi

Wabup Abdya Ajak Semua Kepala Daerah di Barat Selatan Dukung Provinsi ABAS

Wabup Abdya Ajak Semua Kepala Daerah di Barat Selatan Dukung Provinsi ABAS
Wakil Bupati terpilih Aceh Barat Daya, Muslizar. Foto: Ist

ACEH BARAT DAYA - Arah angin pemekaran provinsi Aceh sepertinya sudah mulai berhembus ke wilayah Barat Selatan Aceh (BARSELA). Kalau dalam tiga minggu terakhir wacana pemekaran tersebut terjadi di wilayah tengah Aceh dengan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA), maka di wilayah Barsela, isu pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS) juga sudah dimulai.

Kali ini wacana pembentukan provinsi ABAS kembali dimunculkan oleh Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Muslizar. Wakil Bupati pendamping Akmal Ibrahim tersebut mengajak semua kepala daerah di wilayah barat selatan untuk mendukung pembentukan provinsi ABAS. 

Ajakan Muslizar ini tidak tanggung - tanggung. Dia juga mengajak semua kepala daerah di Barat Selatan Aceh (BARSELA) bersatu dan duduk bersama, seperti pimpinan daerah di wilayah Aceh Leuser Antara (ALA). 

"Saya berharap kita bisa duduk bersama. Kepala daerah harus menjadi motor penggerak, namun kita juga mengharapkan semua tokoh di Barsela turut berpartisipasi dalam pembentukan Provinsi ABAS," ujar Muslizar dalam wawancara dengan AJNN, Senin malam (29/9) melalui sambungan telepon dari Abdya.

Pembentukan Provinsi ABAS menurut Muslizar merupakan solusi untuk perbaikan ekonomi dan peningkatan kemajuan pembangunan. Bahkan secara pribadi, Muslizar mengungkapkan kalau sejak dulu dirinya sudah ikut dalam upaya pemekaran tersebut.

"Saya secara pribadi dan kedinasan tetap siap mendukung pembentukan Provinsi ABAS," tegasnya.

"Saya juga ingin menyampaikan bahwa sesuatu itu dimulai dengan sebuah mimpi. Saat kita bermimpi dan untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita tersebut kita harus berusaha, dan memulainya. Saat kapan terwujud mimpi tersebut, bukan itu yang kita kaji," sambung Muslizar.

Muslizar kepada AJNN menceritakan kalau sebelumnya sejumlah tokoh sudah membentuk kepanitiaan terkait pembentukan Provinsi ABAS, namun karena ada moratorium pemekaran provinsi dan menutup kran Daerah Otonomi Baru (DOB) dari presiden, makanya kegiatan panitia pembentukan Provinsi ABAS ini menjadi vakum.

"Saat kita mendengar daerah lain sudah mulai, kenapa kita tidak mulai juga," ujar Muslizar

Saat ditanyakan apakah bersedia bergabung dengan ALA jika hanya satu provinsi baru yang disetujui pemerintah pusat, Muslizar secara diplomatis menjawab bahwa saat ini semua pihak harus banyak duduk berkomunikasi dan berkoordinasi serta berkonsolidasi sesama tokoh di ALA maupun di wilayah ABAS. 

"Intinya, kalaupun nanti disetujui hanya satu Provinsi ALABAS, kita terima satu dulu," jawab Muslizar.

Tapi Muslizar mempunyai pemikiran yang berbeda, menurutnya, melihat permintaan pemekaran provinsi yang begitu luas, akan lebih baik ALA provinsi sendiri dan ABAS juga satu provinsi tersendiri. Hal ini agar semua pihak tidak ribut hal yang sama di masa yang akan datang. 

"Daripada ribut dikemudian hari, jadi kita berharap kepada pemerintah pusat agar. Kalau dimekarkan, langsung saja Provinsi ALA fan provinsi ABAS," sambungnya.

Ia mengatakan kalau, hal ini akan sesuai dengan istilah dulu "Aceh Lhee Sagoe" artinya Aceh menjadi tiga provinsi, dan Wali Nanggroe sebagai payung pemerintah. 

"Hari ini kita mendengar kalau Wali Nanggroe adalah lembaga pemersatu, yang mau disatukan siapa? Ribut DPRA dan gubernur saja tidak sanggup disatukan," kata Muslizar.

Saat ditanya apakah benar pemekaran Provinsi Aceh adalah kebutuhan atau kepentingan segelintir orang (elit), Muslizar membenarkan itu.

"Jawabannya iya, karena saat berjuang, tidak mungkin semuanya terlibat. Tapi perlu diingat, hasilnya untuk semua," ujar Muslizar.

Muslizar mencontohkan kondisi Nagan Raya dan Aceh Jaya sebelum dimekarkan dari Kabupaten Aceh Barat. Saat itu menurutnya, jangankan aspal hotmix, jembatan saja tidak ada, apalagi di daerah Beutong.

"Saya sendiri merasakan hal tersebut, kalau seandainya tidak ada pemekaran Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA) dari Aceh Selatan, saya tidak akan menjadi anggota dewan selama dua periode dan wakil bupati," sambung Muslizar.

Lalu Muslizar kembali mengingatkan kalau yang perlu digarisbawahi adalah memperjuangkan pemekaran itu adalah benar keinginan sekelompok orang. Tapi begitu terwujud akan dinikmati oleh semua orang. 

Saat ditanya apakah dirinya optimis semua kepala daerah sepakat menyuarakan kembali pembentukan Provinsi ABAS, Muslizar mengatakan kalau masalah sepakat atau tidak, bukan menjadi suatu masalah, karena yang namanya politik adalah kepentingan, tidak mungkin semua mempunyai kepentingan yang sama. 

"Siapa yang mau bergerak ayo kita bergabung bersama - sama. Tapi kita berharap mereka yang saat ini power (kekuasaan), finansial dan lainnya, ayo dukung pembentukan Provinsi ABAS," ujar Muslizar.

"Saya kemarin sudah duduk diskusi dengan kanda Fadhli Ali dan kawan-kawan. Insyaallah kita akan duduk bersama dengan semua tokoh barat selatan untuk membicarakan tentang pembentukan Provinsi ABAS dan langkah apa saja yang perlu dilakukan nanti terserah di kabupaten mana," ungkap Muslizar.

Dirinya mengatakan kalau keinginannya agar semua pihak duduk dulu bersama dengan semua elemen lain, tidak terkecuali anak muda, karena ini untuk mereka juga nantinya, lalu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. 

"Tapi yang paling penting adalah semua rencana ini wajib segera dimulai. Walaupun tidak berhasil saat ini, karena hal ini akan diteruskan oleh generasi selanjutnya," katanya.

Keberaniannya terlibat dalam pembentukan Provinsi ABAS karena dirinya melihat Aceh mendapatkan kucuran dana triliunan rupiah dari pemerintah pusat. Saat ada pemekaran, provinsi baru juga akan mendapatkan hal yang sama. Pemekaran provinsi merupakan solusi yang tepat agar Aceh tidak lagi disebut dengan daerah termiskin. 

"Jadi tidak harus takut," ujar Muslizar.

Komentar

Loading...