Unduh Aplikasi

Visi Pembangunan Zaini Abdullah Nyata Dirasakan Masyarakat

Visi Pembangunan Zaini Abdullah Nyata Dirasakan Masyarakat
Zaini Abdullah, Gubernur Aceh
BANDA ACEH - Majelis Tuha Pidie (Mahadi) akan segera hadir di Banda Aceh. Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu upaya untuk memenangkan Zaini Abdullah sebagai Gubernur Aceh pada Pemilhan Kepala Daerah 2017.

"Kami siap bekerja untuk memenangkan Zaini Abdullah kembali menjadi Gubernur Aceh,” kata Koordinator Mahadi Wilayah Pidie, Askin RE, kepada AJNN, Selasa (14/3).

Askin mengatakan Abu Doto--nama panggilan Zaini Abdullah--adalah sosok yang dibanggakan. Hal ini tercermin dari sifat dan tanggung jawabnya terhadap amanah Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 tahun 2006 tentang kewenangan Aceh.

Sejumlah upaya Abu Doto, kata Askin, memberikan perbedaan pada pemerintahan Aceh. Satu di antaranya adalah keberhasilan mendorong kewenangan minyak dan gas Aceh yang saat ini telah memiliki aturan turunan.

Keberadaan undang-undang ini memberikan porsi lebih besar kepada masyarakat Aceh untuk menikmati hasil kekayaan alam. Undang-undang ini menjadi alat pembentukan Badan Pengelolaan Minyak dan Gas Aceh (BPMA). Badan ini bakal diisi oleh putra-putri terbaik Aceh di bidang perminyakan.

Selain itu, dilihat dari silsilah keturunannya, Abu Doto adalah anak dari salah seorang ulama Aceh bernama Tengku Abdullah Trubeu. Tak heran jika sosok ini terlihat sangat santun dan memiliki pemahaman tentang Islam dan ajarannya.

Ketegasan dan keberanian Abu Doto mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi ke Aceh juga menjadi terobosan dalam pemberantasan korupsi yang semakin marak di Aceh. Abu Doto mendorong fungsi supervisi yang selama ini memang memang tengah dilakukan oleh tiga lembaga penegakan hukum: KPK-Kepolisian-Kejaksaan.

“Sangat jelas bahwa Abu Doto membangun pemerintahan Aceh yang bersih dan transparan. Akuntabel dan memiliki program kerakyatan yang jelas,” kata Askin.

Sebagai salah seorang yang bertanggung jawab dan berperan dalam proses perdamaian Aceh, Askin menilai selayaknya Abu Doto menuntaskan pekerjaan rumah yang belum tuntas, yang menjadi bagian penting dalam perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

"Ini kami lakukan sebagai bentuk tanggungjawab moral kami," ujar Askin. Mahadi berdiri sejak sejak 2011. Di awal pembentukannya, lembaga ini menggelar sejumla diskusi dan kajian nilai-nilai islami dan keacehan. Organisasi ini dipimpin oleh Mursal sebagai koordinator presidium. Organisasi ini berkantor pusat di Banda Aceh.

Komentar

Loading...