Unduh Aplikasi

Vaksin Siap, Perang Vaksin Mulai (I)

Vaksin Siap, Perang Vaksin Mulai (I)
Foto: Ist

Oleh: Ahmad Humam Hamid

Dunia hari ini menyambut kedatangan vaksin, baik yang diproduksi di AS, Cina, Rusia, dan Eropah. Bebagai perusahaan swasta dan BUMN-Cina, telah bekerja dalam tempo kurang dari 12 bulan, dan hasilnya sudah ada, walau hanya mendapat izin penggunaan darurat dari otoritas masing-masing negara. Berita yang paling menonjol adalah keunggulan vaksin Pfizer N-Biotech dan Modena dari AS, yang dihadapkan dengan Sinovec dari Cina dan Sputnik dari Rusia.
 
Sekalipun vaksin telah hadir, walaupun semuanya belum menyelesaikan uji klinis tahap ketiga, namun dengan kemampuan jalan pintas pengetahuan, diyakini vaksin yang akan digunakan itu aman. Hanya saja lembaga pemerintah mana yang dianggap kredibel secara global yang mau memberi izin kepada vaksin tertentu untuk dapat digunakan. Hal ini telah menimbulkan berbagai kontroversi tentang tingkat kepercayaan pemerintah dalam memutuskan pilihan, dan juga tingkat kepercayaan publik kepada pemerintahnya.
 
Apapun kontroversi yang terjadi menyangkut vaksin, pembelian, distribusi, dan penggunaannya pada ujungnya hanya akan berakhir pada satu kata, perang. Yang dimaksud adalah akan ada serial perang vaksin di berbagai arena, karena ini menyangkut tujuan penyelamatan kehidupan warga dan target herd immunity-kekebalan kelompok, kemanjuran vaksin, persaingan antar berbagai merek vaksin, pertarungan kecanggihan ilmu pengetahuan antar negara, dan bahkan pertarungan pengaruh kekuatan adi daya. Walaupun kata “perang” lebih bernada provokatif, akan tetapi hakekat dari semua persoalan seputar vaksin tetap saja bernuansa sebuah pergumulan yang tidak mudah dan terus berlanjut.  Itu adalah perang.
 
Apakah  dengan adanya vaksin Covid-19, dapat dianggap persoalan telah selesai? Anggap saja vaksinnya manjur, proses pengadaannya tepat waktu, distribusi lancar, petugas pelayanan siap, dan vaksin gratis. Apakah itu semua akan lancar, dan tahun 2021 akan menjadi tahun bersejarah dimana dunia,- provinsi Aceh, dan Indonesia  termasuk didalamnya, akan mencatat sebagai tahun capaian herd immunity dalam sejarah paruh awal abad ke 21?
 
Jawabannya adalah tidak, paling kurang tidak segampang yang dibayangkan oleh berbagai pihak. Persoalannya mengurus vaksinasi publik, apalagi untuk status massal populasi bukanlah semudah pekerjaan menggiring ternak ke kandang menjelang senja. Persoalan vaksinasi, atau tepatnya kesediaan publik untuk mau secara sukarela ikut injeksi vaksin telah mendapat perlawanan semenjak vaksin ditemukan oleh Edward Jenner pada tahun 1796.
 
Terhadap ketidaksiapan dan keenganan publik untuk vaksinasi Covid-19, di semua belahan bumi, tak peduli negara kaya atau miskin, maju atau tidak maju, ditemui angka yang relatif belum memenuhi standard herd immunity -kekebalan kelompok yang memadai. Survey yang dibuat di AS  oleh lembaga Pew (2020) menunjukkan angka turun naik tingkat penerimaan vaksinasi oleh warga AS.
 
Survey yang dilakukan pada bulan Mai 2020 menjukkan angka 72 persen menerima dengan proporsi 42 persen pasti, dan 30 persen kemungkinan besar akan vaksinasi. Pada bulan September 2020 angka itu turun mendadak 51 persen dengan distribusi 21 persen pasti akan vaksinasi, dan 30 persen kemungkinan besar akan menjalani vaksinasi. Survey yang dilakukan pada akhir November 2020 menunjukkan angka menaik, 60 persen menerima, dengan distribusi 29 persen pasti akan ikut  injeksi vaksin Covid-19 dan 31 persen kemungkinan akan ikut vaksinasi.
 
Dari gambaran survey Pew itu dapatlah dibayangkan bagaimana kondisi dalam sebuah masyarakat maju yang relatif terpelajar seperti AS, terlayani dengan baik, jumah penduduk yang segera siap untuk vaksin antara 20-30 persen, sementara 30 persen yang lain, kemungkinan besar akan ikut vaksinasi. Kelompok terakhir ini, sekalipun mengatakan akan ikut, tetapi tetap dengan memilih opsi kemungkinan, yang juga berpeluang untuk tidak akan ikut. Apalagi bila ada kejadian-kejadian  tertentu yang berhubungan dengan efek vaksin sekecil apapun, pasti akan berpengaruh kepada kesediaan publik.
 
Tingkat penerimaan vaksin di Eropah juga tidak sangat sama namun tidak sangat berbeda jauh dari apa yang terjadi di AS. Secara keseluruhan, survey yang dilakukan di 26 negara Eropah  (Marcec dkk 2020) memberikan angka penerimaan 58 persen terhadap vaksinasi Covid-19 dengan range yang besar antara yang tinggi seperti Denmark 80 persen, Inggris 79 persen, Belanda 73 persen dengan yang rendah seperti Hongaria 30 persen, Ukraina 37 persen, dan Bosnia Herzegovina 32 persen.
 
Berbeda dengan AS dan Eropah, angka penerimaan vaksinasi relatif tinggi di sejumlah negara Asia terpilih (Lazarus dkk 2020) Cina mempunyai angka 88,62 persen, Korea Selatan 79,79 persen, India 74 persen dan Singapore 67,84 persen. Di luar Asia, negara lain yang mendapat tingkat penerimaan tertinggi adalah Brazil dengan angka 86,36 persen. Menariknya penelitian Lazarus dkk juga menemukan angka yang dianggap rendah untuk sekelas Rusia, yakni 55 persen, sedikit dibawah Polandia 56,31 persen, dan Perancis 58,89 persen.
 
Bagaimana dengan tingkat penerimaan vaksin di Indonesia? Survey yang dilakukan oleh WHO, Kemenkes, NITAG dan Unicef (2020) terhadap 115.000 responden yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota, memberikan hasil yang, sekalipun seragam dengan beberapa keragaman yang layak mendapat catatan. Survey menemukan secara nasional tingkat penerimaan vaksin adalah 65 persen, dengan tingkat penolakan sekitar 8 persen.
 
Secara umum tingakt penerimaan vaksin tertinggi berada di propinsi-propinsi di Jawa, Kalimantan, dan Papua. Sejumkah propinsi di Sumatera, Sulawesi, dan Maluku, menunjukkan tingkat penerimaan yang rendah. Yang perlu mendapat perhatian adalah 27 persen responden tidak yakin pemerintah akan berhasil dalam program vaksinasi Civid-19 dan ini sesungguhnya lebih banyakk berhubungan dengan tingkat kepercayaan kepada pemerintah.
 
Laporan WHO itu juga memberikan  angka yang kurang menggembirakan untuk Aceh. Angka terendah dan tertinggi persis seperti salah satu lagu kemerdekaan dari barat sampai ke timur, berjajar pulau-pulau. Maksudnya adalah angka terendah nasional penerimaan vaksinasi adalah Aceh, 46 persen dan, tertinggi nasional adalah Papua Barat, 74 persen. Tentu saja ini bukan perkara biasa untuk Aceh, karena itu artinya, secara teori, energi yang dibutuhkan untuk mencapai herd immunity-kekebalan kelompok di Aceh mengharuskan kerja keras yang sangat serius.
 
Sebenarnya rendahnya angka penerimaan di Aceh itu juga terkait dengan beberapa hal lainnya. Dibandingkan dengan prosentase nasional jumlah penduduk yang tahu tentang keinginan pemerintah untuk vaksin Covid-19 pada angka 74 persen, Aceh jumlah penduduk yang tahu cuma 61 persen. Hal-hal lain yang menjadi penyebab keengganan menerima vaksinasi secara nasional pada umumnya berasosiasi dengan keadaan di Aceh, seperti kemiskinan, dan rendahnya jumlah rumah tangga kelas menengah. Selanjutnya agama juga berkonribusi, terutama jika dikaitkan dengan persoalan ketidakjelasan status halal-haram vaksin Covid-19.
 
Dengan gambaran tingkat penerimaan Covid-19 yang cukup beragam, baik secara global, maupun secara nasional yang tercermin dari sejumlah perbandingan antar provinsi, sangat jelas akan ada sebuah perang besar untuk memenangkan manusia dalam melawan makhluk kecil Covid-19. Jangan terlalu berpikir optimis, bahwa pada tahun 2021 ancaman Covid-19 akan usai. Ancaman itu masih akan terus menganga, dan satu diantaranya adalah d tingkat global dan nasional. Di Aceh sendiri, kita mempunyai tantangan tersendiri yang tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan cara kerja biasa pemerintah daerah.

Penulis adalah Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Komentar

Loading...