Unduh Aplikasi

Usut Kasus Bibit Pinang, Kejari Aceh Barat Sudah Periksa Belasan Saksi

Usut Kasus Bibit Pinang, Kejari Aceh Barat Sudah Periksa Belasan Saksi
Kepala Seksi Pidana Umum, Kejari Aceh Barat, Fakhrulrazi. Foto: AJNN.Net/Darmansyah Muda

ACEH BARAT - Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Barat mengambil alih penyelidikan pengadaan bibit pinang betara tahun 2018 senilai Rp 2,8 miliar yang sebelumnya ditangani oleh Kepolisian Resor (Polres) Aceh Barat. Dalam penyelidikan kasus tersebut, hingga saat ini Seksi Pidana Khusus (Pidsus) telah memeriksa belasan saksi.

Kepala Seksi Pidana Umum, Kejari Aceh Barat, Fakhrulrazi, mengatakan penyelidikan lanjutan dilakukan Kejari setempat setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan Polres setempat.

"Sebenarnya bukan kami ambil alih, namun kami lanjutkan. Awalnya kami sama-sama melakukan penyelidikan, namun karena perintah pimpinan akhirnya kami lanjutkan," kata Fakhrulrazi, Senin (14/10).

Ia mengungkapkan alasan dilanjutkannya kasus pengadaan bibit pinang tersebut untuk menyelidiki penyebab PT Mustika Citra Utama, yang tidak membagikan bibit pinang tersebut dari jumlah 286 ribu batang bibit pinang itu.

Baca: Rumah Kabid Jadi Tempat Penyimpanan Sementara

"Yang dibagikan hanya sekitar 83 ribu batang dari jumlah seharusnya. Atas dasar itu, kami melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab dari gagalnya pembagian bibit secara keseluruhan nilai proyek, meski saat itu telah ada adendum antara rekanan dengan Dinas Perkebunan Dan Peternakan (Dibunnak) Aceh Barat," ungkapnya.

Dalam perkembangannya, kata dia, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi atas kasus tersebut. Adapun saksi yang telah diperiksa, diantaranya Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) pengawas atau pekerja lapangan, rekanan dan sejumlah pihak terkait lainnya.

"Kami juga akan meminta keterangan dari dari penerima manfaat atau kelompok tani yang menerima bibit tersebut," jelasnya.

Ditambahkannya, saat ini pihaknya belum melihat nilai kerugian negara atas kasus tersebut, namun bari penyelidikan dasar tidak tercapainya realisasi kegiatan di lapangan.

"Untuk hasil audit BPK belum, sekarang kami lihat penyebab dulu tidak tersalurnya bibit tersebut sejak adendum hingga kontrak berakhir," ujar Fakhrul.

Komentar

Loading...