Unduh Aplikasi

Usut Dana Rp 650 Miliar untuk Bekas Kombatan

Usut Dana Rp 650 Miliar untuk Bekas Kombatan
ilustrasi: Stanford

KEJAKSAAN Tinggi Aceh seharusnya segera menuntaskan pemeriksaan dugaan korupsi dana Rp 650 miliar yang dilaporkan Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Karena apa yang terjadi, saat dana itu diberikan, sangat mengecewakan.

Tidak hanya dari sisi penghianatan terhadap keinginan untuk memberdayakan para pejuang Gerakan Aceh Merdeka, hal ini juga menunjukkan bahwa selama ini sebagian dana otonomi khusus hanya menjadi bancakan oknum di lingkar kekuasaan.

Bayangkan, dana sebesar Rp 650 miliar lebih itu tak berbekas. Seperti menyiramkan bensin ke tanah. Menguap dan hanya menyisakan jejak korupsi tak kepalang tanggung. Dengan anggaran sebesar itu, harusnya perekonomian masyarakat, terutama keluarga bekas kombatan, bisa lebih baik lagi.

Semua memang indah dalam perencanaan. Di Dinas Kelautan dan Perikanan, misalnya, dititipkan anggaran sebesar Rp 136,2 miliar yang bersumber dari dana otonomi khusus. Dialokasikan untuk memberdayakan para nelayan. Namun dari pembuatan hingga penerima, tak satupun manfaat diterima sesuai proyeksi.

Ada sejumlah anggaran lain yang dialokasikan. Seperti pengadaan alat berat bernilai Rp 28 miliar. Penyertaan modal pabrik sawit koperasi di Aceh Utara dan penyertaan modal sebuah yayasan di Aceh Jaya. Ada juga dana pembangunan kebun kelapa sawit dengan anggaran Rp 9,1 miliar.

Atau program di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh yang dialokasikan untuk membangun industri konveksi busana muslim. Konon, dalam “tataran ide”, anggaran ini dialokasikan untuk pasukan inong balee.

“Tapi karena yang mengelola uang ini adalah tidak amanah, peng nyan hana meuhoe dijak, nyan mandum na catatan, munyoe keneuk jak teupeu neu tanyoeng jeut neukalon,” kata Gubernur Zaini. Di tahun kedua, usulan dengan alasan sama juga diajukan, jumlahnya lebih kecil. Namun ini ditolak karena Zaini menganggap dana ini tidak akan dikelola dengan amanah, sama seperti sebelumnya.

Amanah memang datang dari dalam diri seseorang. Itu adalah sikap. Namun ini juga perlu pagar sehingga orang yang memegang amanah tidak mudah keluar dari “areal permainan”. Sama seperti Kejaksaan Tinggi Aceh saat diamanahkan untuk menjaga agar hak-hak rakyat tidak dirampok secara berjamaah.

Komentar

Loading...