Unduh Aplikasi

Usulan Zaini Abdullah, KEK Dikelola BUMA

Usulan Zaini Abdullah, KEK Dikelola BUMA
Pergub Zaini Abdullah tentang pembentukan tim fasilitasi percepatan pembangunan kawasan ekonomi khusus Arun Lhokseumawe. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Gubernur Aceh non aktif Zaini Abdullah menolak rencana pelaksana tugas Gubernur Aceh Soedarmo memberikan hak pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada konsorsium BUMN yakni PT Pertamina, PT PIM, PT Pelindo I dan PDPA. Padahal Abu Doto--sapaan Zaini Abdullah--dalam keputusan Gubernur Aceh Nomor 500/830/2016 tentang pembentukan tim fasilitasi percepatan pembangunan kawasan ekonomi khusus Arun Lhokseumawe, dijelaskan bahwa mendorong percepatan lahirnya Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) untuk kemudian ditetapkan sebagai Badan Usaha Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL).

Baca: Zaini Abdullah Tolak Pengusulan KEK Arun Lhokseumawe oleh Konsorsium BUMN

Penjelasan itu disampaikan dalam konsederan memutuskan diktum ke 4 yakni poin ke c. Kemudian dalam poin a juga dijelaskan mempersiapkan bahan usulan KEK, poin b diminta untuk melaksanakan konsultasi dan rapat koordinasi serta sinkronisasi baik dengan pemerintah maupun Pemerintah Aceh.

Selanjutnya pada poin d diminta untuk mencari mitra baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun internasional untuk secara bersama-sama dengan BUMN milik Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan KEKAL. Poin e membahas rancangan peraturan pemerintah tentang KEKAL bersama-sama dengan instansi terkait pemerintah, terakhir poin f melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh tim pengarah.

Baca: Zaini Abdullah Menolak, Fraksi Partai Aceh Dukung KEK Dikelola Pusat

Dari penjelasan peraturan Gubernur Aceh Zaini Abdullah tersebut sangat jelas bahwa BUMA akan menjadi perusahaan milik Pemerintah Aceh yang akan mengelola KEKAL.

Sementara itu, anggota Tim Fasilitasi Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe yang turut menyiapkan dokumen Studi Kelayakan dan Master Plan Pengembangan KEKAL, Fathurahman Anwar, menjelaskan dengan menjadi pengusul, Pemerintah Aceh akan memiliki goodwill yang dapat dijadikan laverage untuk memperoleh bargaining position lebih tinggi saat melakukan negosiasi dengan mitra strategis seperti PT. Pertamina, PT. PIM, PT. Pelindo 1 dan investor strategis lainnya.

Baca: Ini Kerugian Aceh Apabila KEK Arun Dikelola Konsorsium BUMN

"Selaku pengusul Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk menunjuk perusahaan pengelola. Sesuai aturan yang ada, ada dua mekanisme yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Aceh selaku pengusul dalam penunjukan pengelola KEKAL, yaitu pengusul menunjuk badan pengelola melalui tender, pengusul menunjuk BUMD sebagai pengelola dengan penyertaan modal. Yang paling strategis untuk Pemerintah Aceh tentu saja pilihan kedua karena akan memberi kemanfaatan terbesar untuk rakyat Aceh. Dalam hal ini BUMD yang ditunjuk nantinya akan melibatkan mitra strategis lainnya termasuk PT. Pertamina, PT. PIM, PT. Pelindo 1 dan investor lainnya," kata Fathurahman Anwar, Rabu (28/12).

Lebih lanjut, Fathurahman Anwar, menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh tidak perlu khawatir menyangkut kemampuan permodalan. Karena jumlahnya tidak sebesar biaya pembangunan KEK di daerah lain yang membutuhkan dana triliunan untuk sekedar membangun infrastruktur dasar.

"Sementara KEKAL telah memiliki 90 persen dari infrastruktur dasar yang dibutuhkan. Hasil proyeksi dari yang kami lakukan menunjukan bahwa biaya investasi yang dikeluarkan oleh pengelola KEK untuk tiga tahun pertama hanya sebesar Rp 171 miliar. Dengan struktur pembiayaan 70 persen pinjaman dan 30 persen ekuitas, maka dana yang perlu dikeluarkan mitra strategis nantinya hanya sekitar Rp 51 miliar sisanya dapat diperoileh dari pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya.

Baca: Bentuk Konsorsium Pengusul KEK, GeRAK: Plt Gubernur Telah Rugikan Aceh

Dengan investasi sekecil itu, menurut Fathurahman Anwar nantinya BUMA dan investor strategis akan dapat meraup ratusan miliar rupiah tiap tahun dari usaha yang keluarkan. Karena tingginya keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha pengelolaan kawasan KEKAL, selaku pihak yang diberi hak kelola Pemerintah Aceh dapat mengambil saham mayoritas tanpa harus menyetor dana investasi.

"Ini bisnis cashcow karena bahkan sebelum KEKAL beroperasi calon penyewa telah beroperasi seperti PLN dan PAG. Di luar itu banyak calon investor lain antri untuk dapat ambil bagian dalam memanfaatkan aset kilang LNG Arun. Saya berharap PLT Gubernur Aceh dapat lebih sensitive dalam membuat kebijakan. Semua elemen masyarakat Aceh juga harus turut andil untuk mengembalika rasa keadilan bagi rakyat Aceh," kata Akademisi Unsyiah itu.

Komentar

Loading...