Unduh Aplikasi

Usai Gelar Aksi Tolak Omnibus Law, Mahasiswa Dijamu Makan Siang di DPRK Pidie

Usai Gelar Aksi Tolak Omnibus Law, Mahasiswa Dijamu Makan Siang di DPRK Pidie
Para Mahasiswa sedang mengambil nasi bungkus yang telah disediakan di Gedung DPRK setempat . Foto: AJNN/Salman

PIDIE - Seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil (AKSI) Pidie mendapat jamuan maka siang berupa nasi bungkus usai melakukan aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Makan siang tersebut disediakan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat.

Pantauan AJNN, Kamis (15/10) di ruang rapat paripurna DPRK setempat koordinator aksi, Mustafal Kamal dan Muhammad Tahjul menyodorkan petisi atau tuntutan demontran tolak undang-undang Omnibus Law kepada Ketua DPRK Pidie Mahfuddin Ismail.

Sebelum menandatangani petisi tersebut, Mahfud meminta waktu sejenak kepada mahasiswa untuk melakukan musyarawarah dengan seluruh anggota DPRK.

“Kami sepakat menyangkut tuntutan mahasiswa, namun kami harus bermusyawarah terlebih dahulu, karena setiap keputusam diambil harus secara kolektif," kata Mahfud.

Baca: DPRK Pidie Dukung Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja

Setelah melakukan musyawarah, Mahfuddin telah menandatangani petisi yang disodorkan oleh para mahasiswa pengunjuk rasa.

Dalam petisi tersebut, ada lima poin tuntutan demonstran dalam aksi tolak Omnibus Law tersebut, diantaranya mendesak Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perpu) terhadap pengesahan Omnibus Law.

Kemudian mendesak para elemen Pemerintah Aceh, Pemerintah Pidie melalui DPRK untuk melakulan Yudicial Review terhadap UU Omnibus Law. mendesak DPRK Pidie untuk menanda tangani dan menyatakan sikap penolakan pengesahan Omnibus Law.

Selanjutnya mendesak DPRK, DPRA dan DPR RI dapil Aceh untuk loyal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh khususnya, mendesak DPRK, DPRA dan DPR RI untuk menjaga kedudukan Aceh sebagai daerah istimewa yang memiliki status Otonomi Khusus.

Komentar

Loading...